alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Ambang Batas Parlemen Diusul Naik di Angka 5 Persen

Sindonews
Ambang Batas Parlemen Diusul Naik di Angka 5 Persen
Ambang batas parlemen atau parliementary tresshold diusul naik di angka 5 persen. Foto: SINDOnews/Ilustrasi

JAKARTA - Ambang batas parlemen atau Parliementary Tresshold (PT) untuk DPR dan DPRD diusulkan naik ke angka 5 persen. Usulan tersebut muncul saat pemerintah berencana mengajukan revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum (Pemilu).

“Hanya parlemantary tresholdnya apakah mau tetap 4 persen atau kah 5 persen. Itu ada yang usul 5 persen. Ada yang usul 4 persen,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), beberapa waktu lalu.

Walau masih sebatas usulan, tapi rupanya hal itu mendapat sambutan positif. Respons demikian salah satunya datang dari pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia. Ujang Komarudin. Menurut Ujang, kenaikan PT di angka 5 persen bakal mengurangi kegaduhan di DPR.



"Karena terlalu banyak yang ingin berkuasa, semua orang ingin mendapatkan jabatan sehigga partainya banyak. Oleh karena itu, sesungguhnya ini konteksnya adalah penyederhanaan partai sehingga munculah angka PT yang tinggi itu. Kenapa tidak, presidensial threshold saja 20 persen, itu sangat rasional jika naiknya 5% sehingga parpol-parpol yang teruji, punya basis massa yang kuat yang telah bekerja dengan baik, itulah partai yang akan lolos 5 persen itu," katanya.

Ujang mengatakan, peningkatan PT merupakan langkah yang bagus karena semakin tinggi PT maka konsolidasi partai semakin bagus karena partainya semakin sedikit.

"Amerika Serikat saja yang sudah matang dalam berdemokrasi partainya banyak, tapi yang berkuasa juga cuma dua partai saja, Demokrat dan Republik, dan itu sangat stabil. Karena itu memang perlu penyederhanaan partai di parlemen," tuturnya.

Dengan jumlah partai yang semakin sedikit dinamika yang ada di parlemen dan pemerintahan bisa dikontrol dengan jelas. Selama ini, kata Ujang, karena terlalu banyak partai, orang masing- masing ingin punya peran sehingga kurang efektif.

Mengenai aturan adanya PT di DPRD I dan II, Ujang mengatakan bahwa dalam politik harus berfikir dengan komprehensif.

"Masa di atasnya kena, di bawahnya nggak kena, ini lucu. Pemerintah membuat undang-undang juga lucu, misalnya Ketua DPR RI waktu itu berdasarkan pemilihan, meskipun sekarang sudah dikembalikan, sementara di bawah berdasarkan partai pemenang, ini lucu aturan yang dibuat berdasarkan kepentingan ini yang berbahaya," tuturnya.



(man)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook