alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

AGRA Tolak Program Perhutanan Sosial di Bulukumba

Eky Hendrawan
AGRA Tolak Program Perhutanan Sosial di Bulukumba
AGRA Bulukumba menolak program perhutanan sosial. Foto: SINDOnews/Ilustrasi

BULUKUMBA - Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Agra) cabang Bulukumba, menolak program perhutanan sosial yang dijalankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba. AGRA menilai, program itu bukan solusi untuk menyelesaikan konflik agraria di kawasan hutan.

Bagi AGRA, program tersebut justru menjadi alat memperkuat monopoli tanah oleh negara melalui penguasaan hutan, dengan menggunakan istilah kemitraan bersama masyarakat sekitar hutan. Hutan yang dimaksud, baik berupa taman nasional, hutan lindung, maupun hutan koservasi.

Pimpinan AGRA cabang Bulukumba, Rudy Tahas mengatakan, skema perhutanan sosial yang dijalankan oleh pemerintahan Joko Widodo, pada dasarnya tidak menyelesaikan konflik agraria di sektor kehutanan.



"Apalagi jika kita berbicara tentang konflik kawasan hutan di Bulukumba. Ini bukan suatu solusi yang tepat menurut kami," katanya, Jumat (9/8/2019).

Menurut Rudy, masyarakat khususnya yang ada di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bontobahari Kabupaten Bulukumba, sudah sejak lama berjuang dan menuntut agar tanah mereka dikeluarkan dari kawasan hutan dengan diberikan sertifikat hak milik.

Rudy melanjutkan, jika pemerintah menginginkan penyelesaian konflik agraria di sektor kehutanan, maka pemerintah seharusnya memenuhi tuntutan dari masyarakatnya.

"Kita tahu betul bahwa penunjukan kawasan hutan pada masa sebelumnya, cenderung tidak memperhatikan hak masyarakat. Bahkan pemerintah merampas tanah masyarakat atas nama hutan, baik hutan konservasi, lindung, produksi, dan sebagainya. Itulah yang terjadi di Tahura Bontobahari," terang Rudy.

Rudy menguraikan, bahwa program perhutanan sosial dengan skema kemitraan yang kontraknya selama 35 tahun, intinya sama jika masyarakat mengakui, bahwa tanah-tanah tersebut adalah milik negara. Tapi dipinjamkan kepada mereka sesuai dengan perjanjian.

"Perhutanan sosial ini juga tidak menjawab masalah mendasar tentang monopoli tanah di Indonesia. Program tersebut justru memperkuat monopoli tanah oleh negara melalui kawasan hutan Tahura misalnya di Bontobahari," sambung Rudy.

Sebagai organisasi massa petani, AGRA mengeluarkan pernyataan sikapnya terkait program perhutanan sosial. Yakni menolak program perhutanan sosial di kawasan Taman Hutan Raya Bontobahari, Bulukumba, sebelum konflik agraria di kawasan tersebut diselesaikan.

"Kami menuntut kepada pemerintah agar menyelesaikan konflik agraria di kawasan Taman Hutan Raya Bontobahari dan mengembalikan tanah masyarakat dengan sertifikat hak milik," tegas Rudy.

Sebagai informasi, Kabupaten Bulukumba mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menjadi lokasi program perhutanan sosial nusantara. Daerah yang berada di ujung pulau Sulawesi itu ditetapkan sebagai pilot project program perhutanan sosial.

Program yang diberi nama 'jelajah pesona Bulukumba" itu dibuat untuk mendorong percepatan dampak ekonomi perhutanan sosial. Kementerian LHK menciptakan inovasi pelayanan online untuk percepatan izin dan proses kolaborasi kreasi (ko-kreasi) untuk menciptakan sinergi antara pembangunan daerah dan perhutanan sosial.

"Kabupaten Bulukumba terpilih menjadi lokasi pertama melaksanakan pendekatan tata kelola perhutanan sosial 4.0. Tata Kelola ini adalah pelayanan berbasis internet untuk percepatan izin akses legal perhutanan sosial untuk mendukung penguatan produk lokal,” ungkap Tuti Herawati dari Kementerian LHK saat audiens dengan Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali beberapa waktu lalu.



(man)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook