alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Penanganan Dugaan Korupsi Dana Aspirasi Jeneponto Tak Transparan

M Reza Pahlevi
Penanganan Dugaan Korupsi Dana Aspirasi Jeneponto Tak Transparan
Dugaan korupsi dana aspirasi Jeneonto dinilai ditangani tidak transparan oleh Kejati Sulsel. Foto: Ilustrasi

MAKASSAR - Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi menilai Kejaksaan Tinggi (Sulsel) tidak transparan, dalam menangani kasus dana aspirasi Jeneponto tahun 2012/2013.

Dari 35 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) diduga ikut terlibat dalam kasus tersebut, hanya lima orang yang telah diperoses.

Koordinator investigasi ACC Sulawesi, Angga Reksa mengatakan, lima orang anggota DPRD telah diperoses di pengadilan dan terbukti bersalah. Jika Kejati mau membuka kembali kasus dugaan korupsi dana aspirasi tersebut, tidak menutup kemungkinan ke 30 orang anggota DPRD ikut terlibat



"Kami menduga hampir ke 35 orang anggota dewan terlibat, kenapa hanya 5 orang saja yang diproses. Ini ada apa, Kejati seharunya menjelaskan ke publik," ujar Angga sapaannya.

Dalam penanganan kasus ini, kejati dinilai tidak transparan dan terkesan tertutup. Kata Angga, Kejati diminta lebih profesional menangani kasus ini. "Karena kami menduga kasus ini merupakan korupsi berjamaah yang dilakukan anggota dewan Jeneponto," katanya.

"Kalau memang masih ada yang terlibat seharunya segera di proses, kalau yang kelima orang anggota dewan terbukti bersalah, kemungkinan yang lain juga terbukti," jelasnya

Sebelumnya, Kepala Ombudsman Sulawesi Selatan melayangkan surat kepada Kejati Sulsel terkait penangan kasus dana aspirasi Jeneponto itu. Mereka mempertanyakan bagaimana penangan kasus ini. Sebab dari 35 anggota DPRD, hanya lima orang yang bisa dijebloskan ke penjara.

Diketahui pada saat ditangani oleh pihak kejaksaan yang lalu, hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan langsung tim penyidik bersama dengan ahli, ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam realisasi penggunaan dana aspirasi tersebut. Indikasi pelanggaran yang ditemukan penyidik seperti volume pengerjaan yang dikurangi dan tidak sesuai bestek, bahkan ditemukan hasil pengerjaan proyek fiktif.

Pemeriksaan fisik proyek yang dikerjakan dengan menggunakan dana program aspirasi dilakukan untuk inventarisasi proyek bermasalah, pemeriksaan fisik proyek dana aspirasi, juga dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penyerapan anggaran.

Tim penyidik bidang pidana khusus Kejati Sulsel dan dibantu tim dari Kejari Jeneponto telah melakukan pemeriksaan fisik secara langsung proyek-proyek yang dikerjakan dengan menggunakan dana program aspirasi tahun 2011-2012.

Pemeriksaan fisik tersebut sebagai lanjutan dari proses penyelidikan kasus dugaan korupsi dan rekayasa penggunaan dana program aspirasi di Kabupaten Jeneponto.

Dari beberapa informasi yang dihimpun dalam proses penyelidikan yang dilakukan kejaksaan, ditemukan sejumlah indikasi kalau Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jeneponto terlibat dalam rekayasa dana program aspirasi. Rekayasa pencairan anggaran tersebut terjadi pada periode 2011-2012.

Selain itu, hasil pemeriksaan pada sejumlah kepala SKPD dan pengelola keuangan SKPD terkait menunjukkan adanya alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pokok SKPD.

Bermula dari kebijakan sepihak Badan Anggaran DPRD Jeneponto menaikkan nilai dana aspirasi dari Rp19 miliar menjadi Rp55 miliar, yang pada akhirnya membuat program kerja sejumlah SKPD menjadi terganggu. Khususnya pada empat SKPD seperti dinas pertanian, dinas pendidikan, dinas kesehatan dan dinas pekerjaan umum.



(agn)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook