alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Pemprov Sulsel Kebut Hibah Lahan ke Yayasan Al Markaz

Syachrul Arsyad
Pemprov Sulsel Kebut Hibah Lahan ke Yayasan Al Markaz
Pemprov Sulsel mempercepat proses hibah lahan Masjid Al Markaz Al Islami dari pemerintah daerah ke yayasan pengelola masjid. Foto : Istimewa

MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel berupaya mengebut proses rencana hibah lahan Masjid Al Markaz Islami, dari pemerintah ke yayasan pengelola masjid. Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, menyampaikan rencana hibah lahan aset pemprov ini pun menjadi salah satu keinginan Wakil Presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla (JK) untuk dituntaskan.

Bahkan diakui Nurdin, persoalan hibah lahan ini sempat disinggung kembali dalam pertemuannya dengan JK yang sempat datang dan merayakan lebaran Idul Adha di Makassar.

Dia mejelaskan proses hibah lahan ke Yayasan Al Markaz ini sampai sekarang masih berproses. Di tengah berbagai kendala yang dihadapi, pihaknya terus berkoordinasi dengan DPRD Sulsel untuk bersama-sama dibahas dan diselesaikan.



Salah satu kendala yang ditemui dalam hibah lahan ini, karena aset Pemprov Sulsel juga diklaim dan digugat oleh masyarakat yang mengaku pemilik lahan. "Soal Al Markaz kan sudah kita bicarakan dengan DPRD beberapa kali," tutur Nurdin yang ditemui di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Minggu (11/8/2019).

Mantan Bupati Bantaeng ini mengaku belum punya target pasti kapan rencana hibah lahan ini rampung. Namun Pemprov Sulsel berencana merampungkan hal ini sebelum JK mengakhiri masa jabatannya sebagai Wapres RI.

“Tentu kita bersama-sama dengan DPRD menyelesaikan. Cuma memang ada sedikit kendala ada yang gugat orang luar. Makanya kita masih cari solusi. Tapi bagi saya sih tujuannya yang sangat baik oleh Yayasan Jenderal Yusuf mendirikan sekolah di situ. Saya kira itu bagus," tukas Nurdin.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani menambahkan, rencana hibah lahan terus dikoordinasikan ke DPRD Sulsel. “Iya sudah ke DPRD. Menunggu DPRD jawabannya dulu. Insya Allah dicek terus," tukas Hayat.

Sebelumnya proses hibah lahan tersebut beberapa kali dibahas dalam rapat paripurna oleh panitia khusus (pansus) yang dibentuk DPRD Sulsel. Langkah Pemprov Sulsel ini berpolemik karena pansus menolak menolak permohonan hibah lahan.

Dalam rapat itu, sempat mencuat tiga rekomendasi dari pansus untuk Pemprov Sulsel. Salah satunya meminta Pemprov bersama-sama dengan Badan Pengurus Yayasan Al-Markaz Al-lslami mencari mekanisme lain yang lebih tepat dalam pemanfaatan lahan.

Dengan catatan tanpa peralihan hak kepemilikan atau tidak menghibahkan aset. Dengan tetap menempatkan Gubernur Sulawesi Selatan bersama-sama dengan Ketua DPRD Sulawesi Selatan (karena jabatannya) menjadi bagian dari jajaran pengelola atau pengurus.

Sementara lanjut Hayat Gani, Pemprov Sulsel ingin hibah lahan ini disegerakan. Pasalnya, direncanakan lahan seluas 7,2 hektare itu rencananya bakal fokus didirikan kawasan pendidikan Islami yang pembangunannya dicanangkan oleh Wapres JK.

“Kita inginkan dihibahkan ke Al Markaz tapi DPRD selalu minta perdanya dulu terbit. Dan di satu sisi pihak gubernur maunya cepat biar pak wapres (JK) bisa lakukan peletakan batu pertama sebelum berhenti jadi wapres," ujar dia.

Mantan Direktur Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI itu juga tak menampik lahan tersebut masih bermasalah. Karenanya, Pemprov Sulsel masih memproses pengurusan aset yang bakal dihibahkan tersebut.

“Iya itu juga masalah sebenarnya. Makanya kita bingung. Mau JK, cepat, tapi aspek hukum juga di belakang bersoal. Karena tuntutan masih berproses sementara diminta dihibah pasti masalah," pungkas Hayat.



(tyk)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif