alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Potensi Penerimaan PBBKB di Sulsel Capai Rp1 Triliun

Syachrul Arsyad
Potensi Penerimaan PBBKB di Sulsel Capai Rp1 Triliun
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menargetkan penerimaan dari sektor PBBKB bisa menembus angka Rp1 triliun. Foto : Istimewa

MAKASSAR - Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, optimistis pendapatan dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB bisa terus ditingkatkan. Terlebih, setelah adanya nota kesepahaman alias MoU dan perjanjian kerja sama dengan BPH Migas dan PT Pertamina di ruang pola kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (13/8/2019) kemarin.

Kerja sama ini berupa pertukaran data sebagai bahan pengawasan bersama terhadap distribusi dan penyaluran migas. Agenda ini sendiri terlaksana atas rekomendasi dari KPK dengan tujuan meminimalisir distribusi migas ilegal di lapangan. Selain Pemprov Sulsel, kerja sama serupa juga dilakukan pada lima pemerintah provinsi lainnya se-Sulawesi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa, dan Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina (Persero) Mas'ud Khamid.



Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, menyebut melalui kerja sama ini, pendapatan asli daerah (PAD) tentunya akan meningkat. Target kedepannya, orang nomor satu di Sulsel itu bahkan berharap penerimaan PBBKB bisa menembus Rp1 triliun, sebagaimana potensi penerimaan negara dari sektor tersebut.

“Dengan kerja sama ini target Rp650 miliar bisa mencapai Rp1 triliun. Inikan luar biasa. Dan saya kira kuncinya adalah kita masing-masing punya data base yang sama. Jadi saya kira MoU ini sangat penting karena kepala BPH Migas hadir, pertamina terus seluruh gubernur. Ini dalam rangka mensinkronkan data kita" tutur Nurdin.

Selama ini kata Nurdin, pembayaran PBBKB ke pemerintah hanya berdasarkan data sepihak dari Pertamina sendiri. Sehingga untuk transparansi dalam mengoptimalkan pendapatan, sinkronisasi data terkait distribusi hingga penyaluran BBM harus dilakukan.

Pasalnya Nurdin tak menampik adanya perbedaan data penggunaan bahan bakar baik dari pemerintah maupun pertamina. Meski demikian, Nurdin enggan menuding adanya satu pihak yang memainkan data riil di lapangan.

“Kita tidak mengatakan begitu. Tapi bagi kita adalah datanya tidak sinkron satu sama lain. Ke depan dengan MoU ini data kita jadi sinkron semua. Makanya ada potensi kenaikan pendapatan kita," tutur dia.

Dari data yang dihimpun diketahui capaian penerimaan Bapenda Sulsel di triwulan kedua sampai Juni 2019 khusus di sektor PBBKB sebesar Rp320 miliar, atau mencapai 47,15% dari target Rp680 miliar dalam tahun 2019. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama, realisasi PBBKB mencapai Rp601 miliar.

Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa menuturkan, dengan sinkronisasi data dari semua pihak yang membangun kerjasama ini, seharusnya pendapatan daerah di sektor PBBKB bisa jauh meningkat. "Ini yang kita mau sinergiskan, alakah data ini sama nggak yang dimiliki oleh pemda. Kalau tidak sama, berarti ada sesuatu yang disembunyikan," ucap dia.

Maka dengan sinkronisasi ini potensi PBBKB untuk PAD sulsel akan naik, bahkan bisa mencapai Rp1 triliun lebih. Inilah poin utama yang diharapkan dari MoU pertukaran data BBM ini.

"Itu baru sisi BPH Migas memberikan data ke pemprov. Belum kami misalnya kami mendapatkan data badan usaha izin niaga umum seperti pihak swasta. Kita sama-sama mengecek lagi namanya konsumen pengguna. Selama ini kami belum dapat data itu," tukasnya.

Data yang dihimpun SINDOnews dari Pertamina MOR VII Sulawesi, capaian PPKB di Sulsel meningkat tiap tahun. Pada tahun 2016 mencapai Rp465 miliar, lalu meningkat sebesar Rp534 miliar pada tahun 2017. Pada tahun 2018 capaiannya sebesar Rp590 miliar.

Tahun 2019 ini, kuota premium untuk Sulsel mencapai 759.372 kilo liter (kl) dan sudah terealisasi 477.918 kl sampai tanggal 12 Agustus tahun ini di 400 lebih SPBU. Sementara kuota solar JBT untuk retail 403.801 kl dan sudah tersalurkan sebanyak 280.351 kl.



(tyk)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook