alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

PKS Siapkan 7 Rekomendasi, Tak Ada Pemakzulan Gubernur!

Muhaimin Sunusi
PKS Siapkan 7 Rekomendasi, Tak Ada Pemakzulan Gubernur!
Fraksi PKS menyiapkan tujuh rekomendasi terkait hak angket DPRD Sulsel terhadap gubernur dan wakil gubernur. Foto : SINDOnews

MAKASSAR - Hak Angket DPRD Sulsel atas kebijakan gubernur dan wakil gubernur segera memasuki babak akhir setelah bersidang hampir sebulan. Selanjutnya, pansus menggelar rapat internal untuk kemudian mengeluarkan rekomendasi yang akan diteruskan ke pimpinan DPRD.

Seluruh anggota Pansus Hak Angket diberi ruang untuk menyuarakan usulannya. Usulan ini kemudian didiskusikan dalam rapat internal apakah disetujui atau tidak.

Salah satu anggota Pansus Hak Angket dari Fraksi PKS, Ariyadi Arsal, mengaku telah menyusun usulannya untuk diajukan ke dalam rapat internal Pansus Hak Angket. “Sudah saya susun dan sudah saya tanda tangani,” kata dia, saat dihubungi SINDOnews.



Dalam usulannya itu, Ariyadi menegaskan PKS tidak merekomendasikan pemakzulan. Namun, kata dia, perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terkait sejumlah kebijakan yang memang tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada.

Ketua Fraksi PKS di DPRD Sulsel ini mengusulkan tujuh rekomendasi. Pertama ialah meminta gubernur untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas pengangkatan Pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan penilaian kinerja dari Tim Penilai Kinerja dan menempatkan pada posisi sesuai kompetensinya masing-masing.

“Kedua, memberikan sanksi kepada saudara Bustanul yang telah menempatkan dirinya sendiri sebagai Kepala UPTD Samsat 1 Kota Makassar, yang sudah tidak sejalan dengan arahan Gubernur. Bahkan usulan penempatan tersebut sudah dengan jelas belum disetujui oleh Gubernur," terangnya

"Salah satu sanksi yang dapat diberikan dalam bentuk mengembalikan kepada posisinya sebelum menduduki jabatan yang diemban saat ini,” tulis Ariyadi dalam rekomendasinya.

Pada rekomendasi ketiga dan keempat, Ariyadi mengusulkan perlu dilakukan kajian atas berbagai kebijakan yang diambil dan disandarkan pada SK No.40/2003 dan dievaluasi menyeluruh baik era Wakil Gubernur saat ini ataupun era sebelumnya.

Demikian pula terkait akibat hukum yang ditimbulkannya. Lalu kemudian, ia juga merekomendasikan untuk memaksimalkan fungsi Biro Hukum dalam telaah hukum atas berbagai kajian yang akan dilakukan.

Kelima, dirinya merekomendasikan untuk dilakukan Audit PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu), khususnya terkait adanya kemungkinan kelalaian akibat kebijakan yang diambil berdasarkan SK No. 40/2003 hingga sebelum dicabutnya SK dimaksud. Audit dapat dilaksanakan BPKP ataupun BPK RI.

Khusus kasus yang melibatkan mantan kepala Biro Pembangunan, Jumras, Ariyadi merekomendasikan agar memberikan pelimpahan kepada pihak aparat penegak hukum atas terjadinya indikasi gratifikasi permintaan fee atas proyek yang dilakukan oleh Jumras terhadap pengusaha.

“Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan efek jera sehingga tidak terjadi lagi kegiatan serupa oleh apapun demi terwujudnya pemerintahan yang Good and Clean Government. Hal yang sama perlu dilimpahkan kepada aparat hukum yang secara jelas dan gamblang telah menjadi temuan dalam LHP dari Inspektorat Pemprov Sulsel,” tulis Ariyadi.

Pada rekomendasi terakhir, Ariyadi meminta agar gubernur dan DPRD Sulsel selaku mitra kerja menjalin hubungan yang harmonis. “Koordinasi dan konsolidasi yang lebih intensif antara gubernur dan wakil gubernur serta dengan DPRD perlu dilakukan dengan lebih baik sehingga APBD 2019 dapat berjalan lancar dan lebih baik lagi,” ungkapnya.

Dia mengaku, rekomendasi ini telah disampaikan ke Pansus Hak Angket untuk dipertimbangkan. “Sesuai permintaan di rapat internal sebelumnya, kami sudah menyerahkan rekomendasi sebagai anggota angket ke panitia angket,” pungkasnya.



(tyk)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook