alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Kejaksaan Mulai Telisik Dugaan Kebocoran PBBKB di Sulsel

M Reza Pahlevi
Kejaksaan Mulai Telisik Dugaan Kebocoran PBBKB di Sulsel
Kejati Sulsel mulai menelisik dugaan kebocoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Foto : SINDOnews

MAKASSAR - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel mulai menelisik dugaan kebocoran pendapatan daerah dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Sulsel. Upaya kejaksaan itu selaras dengan komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin, tidak menampik terkait dimulai upaya penelusuran dugaan kebocoran PBBKB di provinsi ini. Bahkan, surat perintah penugasan dari pimpinan kejaksaan sudah terbit untuk mulai mengusut hal tersebut.

"Ya itu harus diusut mengingat pajak bahan bakar kan merupakan salah satu pendapatan daerah (yang nilainya besar). Bapak Kejati juga sudah memberikan penegasan soal penugasan kepada tim yang telah dibentuk agar bergerak cepat," kata Salahuddin, Kamis (15/8/2019).



Salahuddin menjelaskan tim kejaksaan akan menelusuri dugaan kebocoran pajak itu, mulai dari tahun 2017 hingga 2019. Tentunya, dalam pengusutan itu bisa saja berkembang, tergantung seperti apa temuan tim di lapangan.

“Untuk saat ini, kita tunggu saja hasil dari tim yang diturunkan. Masih bisa berkembang sesuai temuan tim yang melaksanakan perintah tugas tersebut,” tutur mantan Kasi Pidsus Kejari Mamuju ini.

Sekedar diketahui, potensi penerimaan negara dari PBBKB di Sulsel terbilang cukup besar. Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, bahkan menyebut potensi yang menjadi targetnya kelak yakni provinsi ini mampu menghimpun Rp1 triliun dari pajak tersebut.

Sayangnya, diduga masih adanya kebocoran membuat penerimaan negara belum maksimal. Dari data yang dihimpun diketahui capaian penerimaan Bapenda Sulsel di triwulan kedua sampai Juni 2019 khusus di sektor PBBKB sebesar Rp320 miliar, atau mencapai 47,15% dari target Rp680 miliar dalam tahun 2019.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama, realisasi PBBKB mencapai Rp601 miliar. Berdasarkan data Pertamina sendiri, PBBKB di Sulsel selalu meningkat tiap tahun. Pada tahun 2016 mencapai Rp465 miliar, lalu meningkat sebesar Rp534 miliar pada tahun 2017. Pada tahun 2018 capaiannya sudah menembus Rp590 miliar.

Pemprov Sulsel sendiri sudah melakukan kerja sama yang ditandai dengan nota kesepahaman bersama jajaran BPH-Migas serta PT Pertamina. Tak hanya Sulsel saja, lima provinsi di Sulsel juga melakukan hal serupa dalam upaya meningkatkan pendapatan dari pajak tersebut.

Kerja sama pemerintah provinsi ini diharapkan menjadi awal untuk sinkronasi data penggunaan bahan bakar kendaraan demi optimalisasi pendapatan daerah. Selama ini data antara PT Pertamina dan pemerintah daerah dianggap tak sinkron yang menyebabkan besarnya kehilangan pendapatan sektor PBBKB.



(tyk)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook