alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Maksimalkan Potensi Produk Halal, BI Dorong Ekonomi Syariah Sulsel

Marhawanti Sehe
Maksimalkan Potensi Produk Halal, BI Dorong Ekonomi Syariah Sulsel
Kepala Perwakilan BI Sulsel, Bambang Kusmiarso mengaku terus berupaya mengajak para stakeholder untuk mengembangkan ekonomi berbasis syariah, salah satunya dengan memaksimalkan potensi produk halal. Foto : SINDOnews/Marhawanti Sehe

MAKASSAR - Bank Indonesia (BI) Sulsel terus berupaya mengajak para stakeholder untuk mengembangkan ekonomi berbasis syariah, salah satunya dengan memaksimalkan potensi produk halal.

Kepala Perwakilan BI Sulsel, Bambang Kusmiarso dalam seminar pekan ekonomi syariah, kemarin, mengatakan kondisi global menunjukkan potensi ekonomi Islam akan berkembang pesat ditandai dengan meningkatnya pangsa pasar ekonomi Islam dunia.

Menurut Bambang, Sulsel sebagai daerah dengan berbagai potensi unggulan pengembangan ekonomi Islam harus mengambil peluang ini, salah satunya melalui optimalisasi produk halal.



"Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia diharapkan tidak hanya bergantung pada impor produk halal, tetapi yang lebih penting dan utama adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat produk dan jasa halal dunia," katanya.

Meski demikian, lanjut Bambang, dalam mendorong produk halal, masih terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah belum tercapainya kesadaran kolektif untuk menjadikan sebuah produk mendapatkan pengakuan halal, baik dari sisi produsen maupun konsumen, dalam memenuhi tuntutan kehalalan dalam perspektif agama dan hambatan biaya bagi sertifikasi untuk UMKM.

Berdasarkan data LPPOM MUI, sejak tahun 2012 hingga 2018, hanya 10% dari total produk yang beredar (pangan, kosmetika, dan obat-obatan_red) yang telah bersertifikasi halal. Artinya, dari 688.615 produk, jumlah perusahaan yang bersertifikat halal baru 55.626 unit, dan jumlah pemegang sertifikat halal sebanyak 65.116 sertifikat.

Kondisi tersebut pula yang mendorong BI bersama stakeholder (MES, MUI dan DPRD Sulsel) menginisiasi perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal yang diharapkan menjadi pemantik tumbuh dan berkembangnya industri dan produk halal di Sulsel.

"Saat ini, peraturan daerah terkait pembinaan dan pengawasan produk halal tengah dalam tahap finalisasi penyusunan, dimana peraturan tersebut nantinya akan mengatur seputar pembinaan kepada pelaku usaha dan penyedia bahan baku serta pengawasan atas produk halal.
Hal ini merupakan potensi bagi Indonesia untuk mengembangkan pembinaan dan pengawasan produk halal," jelas Bambang.

Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI, Prof Sukoso mengatakan implementasi UU No 33 Tahun 2014 tentang sertifikasi produk halal akan efektif berlaku mulai tanggal 17 Oktober 2019 mendatang.

"Setelah berlaku, selama lima tahun kami akan intens melakukan pengawasan dan pembinaan untuk bisa memenuhi syarat sertifikasi. Kami mengajak dan mendorong melalui sosialisasi, lalu kolaborasi mensuport kegiatan pembinaan supaya kesadaran halal muncul dan berakibat pada implikasinya tentu saja sertifikasi," jelasnya.

Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, Anggiat Sinaga di kesempatan yang sama, mengatakan kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi produk halal adalah kesadaran dan biaya.

Para pelaku usaha, kata dia, tidak menyadari sertifikasi halal umumnya berdasarkan tracebility yakni proses dari awal hingga akhir produk tersebut disajikan, bukan tergantung dari jenis produknya.

"Ada yang pernah bertanya kenapa restoran seafood perlu sertifikasi? Padahal kan seafood. Itu karena prosesnya yang harus disertifikasi. Persoalan mahal sebenarnya relatif, tergantung jumlah menu yang dimiliki. Kalau Claro Rp15 juta karena memang menunya hampir 1000an. Kalau restoran dengan menu terbatas tentu tidak mahal," pungkasnya.



(sss)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook