alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

3.309 Randis Pemprov Sulsel Tunggak Pajak, Tagihannya Rp1,5 Miliar

Syachrul Arsyad
3.309 Randis Pemprov Sulsel Tunggak Pajak, Tagihannya Rp1,5 Miliar
Ribuan kendaraan dinas (randis) milik Pemprov Sulsel lalai bayar pajak, dimana tunggakannya mencapai Rp1,5 miliar. Foto: SINDOnews/dok

MAKASSAR - Sebanyak 3.309 kendaraan dinas (randis) yang tercatat di organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel diketahui menunggak pajak. Total tagihan dari ribuan randis yang menunggak pajak itu mencapai Rp1,554 miliar.

Kepala UPT Pendapatan Samsat Wilayah Makassar II, Gita Ikayani CH, mengungkapkan angka itu merujuk hasil rekonsiliasi data aset randis yang dilakukan hingga Juli 2019 ini. Langkah itu juga menjadi bagian rekomendasi Korsupgah KPK untuk menertibkan aset dan pajak kendaraan di Pemprov Sulsel.

Data yang dihimpun SINDOnews, sebelumnya sebanyak 4.241 randis, baik motor dan mobil milik Pemprov Sulsel menunggak pajak atau senilai Rp2,161 miliar. Namun 863 unit randis di antaranya sudah terbayar senilai Rp642,3 juta. Dengan begitu, tersisa Rp1,554 miliar tunggakan yang harus dibayar.



Gita melanjutkan masih banyaknya tunggakan pajak ini karena berbagai alasan. Misalnya sudah lama tidak beroperasi karena dalam keadaan rusak, namun masih tercatat sebagai aset. Selain itu, adapula yang hilang kelengkapan administrasi kendaraannya sehingga belum bisa melakukan pembayaran pajak.

“Banyak kendaraan memang sudah lama. Banyak yang rusak dan tidak beroperasi, tapi belum dihapus dari data. Ada juga yang sudah dum, tapi masih dalam daftar. Ada pula yang administrasinya lengkap, tapi kendaraannya tidak tahu dimana," papar Gita.

Atas masalah tersebut, dia menyebut sudah menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah lingkup pemprov untuk menyelesaikan kewajiban. “Kalau kita sih dikembalikan ke organisasi perangkat daerah. Mereka yang bertanggung jawab untuk bayar tunggakan dan mereka harus cari tahu kendaraannya dimana. Itu urusan mereka," lanjut dia.

Gita meminta agar organisasi perangkat daerah kembali melengkapi dokumen data keterangan terkait kondisi randis yang dimiliki, tapi masih berstatus menunggak pajak. Pasalnya, dia mengemukakan penghapusan pajak randis juga tidak bisa serta merta dilakukan.

“Tidak bisa. Ada persyaratan dan prosedur aset. Kita kan kalau di samsat istilahnya penghapusan pajak. Pajak bisa dihapuskan selama itu ada keterangannya. Misalnya, kayak rusak berat sudah bisa kita hilangkan pajaknya karena memang tak bisa dipakai lagi. Kalau hilang, ada surat keterangan hilang dari pihak kepolisian," urai dia.

Dalam waktu dekat, Samsat II Makassar juga akan menyurat ke Gubernur Sulsel melalui Sekretaris Provinsi Sulsel untuk menindaklanjuti hasil rekonsiliasi data tunggakan pajak. “Kami harapkan ini bisa segera terbayar. Yang tidak jelas keberadaannya dikembalikan ke pak gubernur melalui sekda untuk ditindaklanjuti."

"Supaya paling tidak ada petunjuk pimpinan, apakah mau dihapuskan atau gimana. Supaya ini mengurangi tunggakan di samsat II Makassar," sambung Gita.

Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan UPT Pendapatan Makassar II, M Doddy Rahmat, menambahkan dari 3.309 randis yang menunggak pajak, masih ada dua perangkat daerah Pemprov Sulsel yang diketahui belum melaporkan data randisnya. Diantaranya yakni Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan UPTD Kesehatan Ibu dan Anak Siti Fatimah.

"Iya, dua OPD tidak lapor tapi tidak terlalu besar kayaknya nilainya karena sedikit kendaraannya itu. Terus ada 42 unit moko yang tidak jelas di dinas perindustrian dan perdagangan. Kita mau minta status 42 kendaraannya berapa yang rusak, berapa masih beroperasi, berapa yang didum," tukas Doddy.

Dia tak menampik dari rekonsiliasi data 3.309 randis yang menunggak pajak memang dalam kondisi rusak. "Ini data dari zaman dulu sampai per bulan Juli 2019 karena waktu rekon masih ada kendaraan tahun 70-an yang terdata di sistem samsat," jelasnya.



(tyk)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif