alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Pansus Hak Angket Hapus Kata 'Pemberhentian Gubernur Sulsel'

Muhaimin
Pansus Hak Angket Hapus Kata Pemberhentian Gubernur Sulsel
Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Sulsel telah merampungkan perbaikan rekomendasinya. Mereka telah melakukan finalisasi dan siap kembali diajukan dalam rapat pimpinan diperluas yang akan berlangsung di Gedung DPRD Sulsel, Jumat (23/08/2019) besok. F

MAKASSAR - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Sulsel telah merampungkan perbaikan rekomendasinya. Mereka telah melakukan finalisasi dan siap kembali diajukan dalam rapat pimpinan diperluas yang akan berlangsung di Gedung DPRD Sulsel, Jumat (23/08/2019) besok.

Finalisasi rekomendasi tersebut meliputi perbaikan narasi dan redaksional. Termasuk penghapusan kata ‘pemberhentian kepada Gubernur Sulsel’ yang termuat dalam rekomendasi sebelumnya pada poin pertama dan ketujuh.

"Yang jelasnya sudah perbaikan teks. Sesuai dengan permintaan pimpinan bahwa ada beberapa bagian teks yang kita perbaiki, kita perbaikilah," ungkap Anggota Pansus, Wawan Mattaliu kepada SINDOnews, Kamis (22/08/2019).



Disinggung mengenai perubahannya, politisi dari fraksi Hanura ini enggan berkomentar lebih jauh. Namun dia menegaskan perbaikan narasi telah dilakukan oleh Pansus. “Yang jelasnya ada perbaikan teks,” tegasnya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Anggota Pansus lainnya, Fachruddin Rangga. Dia juga tak menepis bahwa kata ‘pemberhentian kepada Gubernur Sulsel’ telah diperbaiki.

“Iya, sudah selesai dan siap untuk dibawa ke rapat pimpinan dan paripurna. Intinya sudah dilakukan perbaikan narasi,” jelasnya melalui pesan elektronik, kemarin.

Sementara itu, anggota Pansus lainnya, Ariady Arsal mengaku belum mengetahui hasil perbaikan rekomendasi Hak Angket. Pasalnya Ariady yang berasal dari fraksi PKS memang tak dilibatkan dalam proses penyempurnaan rekomendasi tersebut.

Kendati demikian, dia mengklaim siap pasang badan jika pada akhirnya perbaikan rekomendasi Hak Angket tetap terdapat kata ‘pemberhentian’. Dia mengaku akan langsung memberikan penolakan sejak di rapim.

"Pasti akan kita tolak di rapat pimpinan, karena tidak sesuai dengan hasil rapat pimpinan yang lalu. Apalagi itu tidak nyambung dalam rapat (Hak Angket) yang kami ikuti, nanti kita akan bicarakan dulu lah," tukasnya.

Ia selanjutnya secara tegas menolak rekomendasi Hak Angket jika ada pengajuan ke Mahkamah Agung. Menurut Ariyadi pengajuan tersebut sama saja dengan pemakzulan.

"Kami menolak pemakzulan atau secara tidak langsung pemakzulan, (seperti) menilai ke Mahkamah Agung, itu sama saja dengan pemakzulan. DPR ini bukan lembaga hukum," pungkasnya.



(sss)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif