alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Fraksi PKS Sebut Rekomendasi Panitia Angket ke MA Ditolak Sebelum Paripurna

Muhaimin Sunusi
Fraksi PKS Sebut Rekomendasi Panitia Angket ke MA Ditolak Sebelum Paripurna
Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel, Ariady Arsal, menyebut rekomendasi panitia hak angket hanyalah satu poin, bukan tujuh poin sebagaimaan yang beredar. Foto: Istimewa

MAKASSAR - Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel, Ariady Arsal, menegaskan rekomendasi panitia angket yang diterima pada sidang paripurna hanyalah satu poin. Tidak ada rekomendasi terkait permintaan ke Mahkamah Agung (MA) untuk memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran perundang-undangan yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel.

Kata Ariady, rekomendasi yang berbunyi demikian memang sempat diusulkan panitia hak angket. Total ada tujuh poin rekomendasi, tapi ditolak dalam rapat pimpinan sebelum sidang paripurna hak angket DPRD Sulsel, Kamis (23/8/2019). Yang menjadi produk hukum DPRD dari hak angket diklaim Ariady hanyalah satu poin rekomendasi dengan dua kesimpulan.

"Yang tujuh poin rekomendasi itu tadi pagi memang dibawa ke rapat pimpinan dan ditolak, makanya berubahlah menjadi dua poin kesimpulan dan satu poin rekomendasi," kata Ariady, kepada wartawan.



Dalam rapat pimpinan, Ariady menyebut sebagian besar fraksi menolak adanya upaya pemakzulan dengan membawa dugaan pelanggaran Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel ke MA. Poin pertama ini hanya disetujui tiga fraksi yakni Golkar, NasDem dan Hanura. "Yang poin pertama itu pasti batal," ujar dia.

Setelah melalui pembahasan alot, Ariady menyebut tujuh poin rekomendasi yang digagas panitia angket diperbaiki dan akhirnya disepakati dua poin kesimpulan dengan satu poin rekomendasi. "Ini kan titik temu, panitia hak angket sudah berakhir tugasnya. Sudah diserahkan ke pimpinan," ucapnya.

"Jadi rekomendasi (panitia hak angket) itu bukan ke luar (lembaga negara lain), tapi ke pimpinan DPRD Sulsel untuk ditindaklanjuti kepada pihak terkait yang dianggap perlu dan berwenang. Cuma tadi Pak Kadir Halid (ketua panitia hak angket) menambahkan yang berwenang itu MA, KPK dan kepolisian. Padahal kuncinya menyerahkan ke pimpinan," pungkas Ariady.



(tyk)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook