TOPIK TERPOPULER

Pembangunan Kantor Lurah di Makassar Lamban, Ini Penyebabnya

Vivi Riski IndrianiSabtu, 24 Agustus 2019 - 10:25 WIB

Pembangunan sejumlah kantor kelurahan di Kota Makassar dinilai berjalan lamban. Foto/Ilustrasi/SINDOnews

MAKASSAR - Proyek pembangunan kantor lurah di Kota Makassar berjalan lamban. Dari 14 kantor lurah yang akan dibangun tahun ini, baru tiga kantor lurah yang sementara proses tender. Sedangkan sisanya masih dikaji di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Sekretariat Kota Makassar.

Ketiganya yakni Kantor Lurah Barrang Lompo, Kantor Lurah Buntusu, dan Kantor Lurah Katimbang. Tahapannya, ada yang sudah pembukaan dokumen penawaran, evaluasi administrasi kualifikasi teknis dan harga serta pembuktian kualifikasi.

Sedangkan 11 paket lainnya yang masih berproses yakni Kantor Lurah Biring Romang, Kantor Lurah Untia, Kantor Lurah Kapasa Raya, Kantor Lurah Kunjung Mae, Kantor Lurah Bitoa, Kantor Wajo Baru. Kemudian Kantor Lurah Bonto Duri, Kantor Lurah Lariangbangi, Kantor Lurah Berua, Kantor Lurah Cambayya, dan Kantor Lurah Pa'baeng-baeng.

Baca Juga:

Plt Kepala BLPBJ Sekretariat Kota Makassar, Surahman, mengatakan dari 14 paket pembangunan kantor lurah, hanya 10 paket yang diajukan untuk ditender. “Yang sudah masuk 10 paket, yang belum tayang masih proses perbaikan dokumen setelah review," singkat Surahman.

Sementara itu, Kepala Seksi Perencanaan dan Design Bidang Bina Teknik, Trisna Wahyuni Yunus, mengemukakan memang ada satu paket pembangunan kantor lurah yang perencanaannya terlambat sehingga dipastikan tidak akan berlanjut pembangunannya tahun ini.

“Kendalanya memang ada satu kantor lurah yang terlambat perencanaannya yaitu Wajo Baru, kalau yang lain sudah sesuai jadwal," terang dia.

Meski begitu, pihaknya tidak mengetahui penyebab kenapa proyek ini belum ditender. Pasalnya, Bidang Bina Teknik telah merampungkan seluruh perencanaan proyek pembangunan kantor lurah paling lambat 28 Juni 2019, kemarin. “Kalau fisiknya di bidang teknisnya, karena produk kita sudah selesai semua, dan memang ada satu kantor lurah yang belum rampung sebelum 28 Juni kemarin," terangnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Bangunan Gedung Pemerintah, Juli Nurul, mengaku belum mengetahui secara teknis terkait proyek tersebut, sebab pihaknya belum lama menjabat. “Masih saya pelajari, tapi ada tiga paket yang dibatalkan karena terkait lahan yang tidak ada, yang lain menyusul perubahan data untuk ditender," ujarnya.

Diketahui, pemerintah telah mengalokasikan anggaran masing-masing Rp1,4 miliar untuk pembangunan kantor lurah pada APBD 2019, sedangkan khusus Kantor Lurah Barrang Lompo anggarannta mencapai Rp2 miliar.

(tyk)

Berita Terkait