alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Pembahasan Tatib DPRD Bulukumba Berjalan Alot, Persidangan Ditunda

Eky Hendrawan
Pembahasan Tatib DPRD Bulukumba Berjalan Alot, Persidangan Ditunda
Sejumlah anggota DPRD Bulukumba melakukan interupsi saat sidang pembahasan tata tertib. Foto: Sindonews/Eky Hendrawan

BULUKUMBA - Rapat paripurna dengan agenda pembahasan Tata Tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba periode 2019-2024 berjalan cukup alot. Tidak terarahnya jalannya sidang membuat agenda inti membahasan tatib harus beberapa dilakukan skorsing sidang.

Berdasarkan pantauan Sindonews di ruang paripurna DPRD Bulukumba, selain tidak terarahnya arus forum persidangan, tidak dihadirkannya draft rancangan diawal persidangan juga menjadi penyebab proses persidangan pembahasan tatib menimbulkan perdebatan yang cukup alot oleh sejumlah anggota DPRD Bulukumba. Dimana tidak jelasnya acuan pembahasan tatib kerap jadi perdebatan panjang.

Akibatnya, kondisi persidangan kerap menimbulkan bahan tertawaan para anggota DPRD sendiri lantaran pimpinan DPRD Bulukumba yang diisi oleh H Rijal sebagai Ketua Sementara dan Abd Kaab yang menjabat Wakil Ketua Sementara kerap saling memindahkan palu sidang.



Legislator PKB, Fahidin HDK mengatakan bahwa alotnya persidangan terjadi karena pimpinan sidang terlambat menetapkan pedoman tatib yang diajukan ke meja para dewan. Sementara para anggota DPRD meminta agar draft Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman dasar penyusunan tatib juga dihadirkan.

"Teman-teman dewan meminta agar draft rancangan tatib dihadirkan agar kita punya pedoman saat pembahasan. Termasuk draft PP 12 itu juga harus dihadirkan juga," katanya, Rabu, (4/09/2019).

Menurut Fahidin, draft rancangan tatib seharusnya dihadirkan dan disusun oleh pimpinan sementara. Agar pada saat pembahasan tatib berlangsung, para anggota DPRD memiliki pedoman pembahasan. Ia juga menilai jika seluruh komselederan hukum tidak ada yang berubah.

"Kalau tidak ada hukum yang berubah maka kita sepakati tatib yang lalu untuk digunakan periode ini. Karena kalau itu menjadi dasar kita laksanakan berdasarkan keputusan bersama," katanya, Rabu, (4/09/2019).

Akan tetapi menurut Fahidin, jika pada draft pembahasan tatib terjadi perubahan diatas 50 persen maka secara otomatis draft tersebut wajib dibahas secara utuh. Sehingga PKB mengusulkan dilakukan perubahan berdasarkan PP 12 tahun 2018 agar tidak menimbulkan pertentangan.

"Kalau terjadi perubahan diatas 50 persen, maka PKB mengusulkan perubahan secara utuh. Tapi jangan bertentangan dengan PP 12, atau yang dibahas yang perlu kita ubah saja," tandasnya.



(agn)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif