TOPIK TERPOPULER

Tim Transisi Pemerintahan Dinilai Tidak Punya Dasar Hukum

Tim SINDOnews
Tim Transisi Pemerintahan Dinilai Tidak Punya Dasar Hukum
Pakar Otonomi Daerah, Prof Djohermansyah Djohan. Foto: Istimewa

JAKARTA - Wali Kota Makassar terpilih Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto telah menyiapkan tim transisi, berisi 5 tim ahli, yang saat ini sudah ada dua nama, yaitu Mantan Pj Wali Kota Makassar Yusran Jusuf, dan Ahli Hukum Tata Negara Unhas Aminuddin Ilmar.

Hanya saja pembentukan tim transisi di untuk pemerintahan daerah dinilai tidak memiliki dasar hukum. Hal ini disampaikan Pakar Otonomi Daerah, Prof Djohermansyah Djohan. Ia mengatakan, bahwa Indonesia tidak mengenal model transisi pemerintahan, tidak ada pengaturan dalam undang-undang Pemda.



"Beda dengan sistem pemerintahan Amerika. Sedangkan di Indonesia mulai dari presiden, gubernur maupun bupati/wali kota tidak diatur soal transisi, atau peralihan dari pemerintahan yang lama ke pemerintahan yang baru. Kita tidak mengenai konsep itu dan tidak dinormakan dalam undang-undang," ujar Prof Djo, sapaan akrabnya, Rabu (27/1/2020).

Baca Juga: 28 Januari, DPRD Makassar Gelar Paripurna Pengumuman Hasil Pilwalkot

Menurut Prof Djo, jika ada inisiatif atau prakarsa dari kepala daerah terpilih untuk melakukan transisi tentu tidak punya dasar legal. "Tidak ada dasar hukumnya. Artinya pimpinan OPD jika dipanggil kepala daerah terpilih tidak ada kewajiban memenuhi panggilan," tegas Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri periode 2010-2014 ini.

Karena, kata Prof Djo, secara yuridis-formal kepala daerah itu baru mulai bekerja terhitung setelah dilantik, ketika itu baru dia dinyatakan sah sebagai kepala daerah. "Itu model Indonesia. Dia baru bisa melakukan briefing kepada kepala dinas, memanggil birokrat di lingkungan Pemda, memberikan arahan arahan untuk mewujudkan program yang dijanjikan waktu kampanye, setelah dia dilantik sebagai kepala daerah," paparnya.

Prof Djo mengulang kembali bahwa pemerintahan transisi itu tidak ada dasar legalnya. Jadi, bila diadopsi bisa merepotkan dan membuat para kepala dinas salah tingkah. Kalau dipanggil tidak mau datang dia bisa dianggap tidak mau bekerja sama.



"Hal ini membuat birokrasi tidak nyaman. Karena pemanggilan itu bukan waktu yang tepat. Jika tidak datang dianggap tidak kooperatif. Jika datang, kepala daerah ini belum dilantik. Dia belum punya wewenang sebagai kepala daerah. Kepala daerah itu baru definitif setelah dilantik," terangnya.

Baca Juga: Gaji Pokok 50 Anggota DPRD Makassar Telat Dibayar, Ini Sebabnya

Hal itu, kata Prof Djo, tidak bijak jika kepala daerah terpilih yang belum dilantik memanggil birokrat apalagi tanpa izin pejabat yang berwenang sekarang. Karena itu bisa membuat birokrasi terbelah.

"Lagi pula semisal mau lakukan pergantian pejabat, maka itu tidak secara otomatis. Menunggu 6 bulan dulu baru bisa dilakukan mutasi sesuai sistem merit. Kecuali kalau ada jabatan yang kosong karena ada yang meninggal atau pensiun. Itupun juga harus seizin mendagri," ucap Presiden i-Otda (Institut Otonomi Daerah) ini.

Prof Djo menyarankan bahwa lebih baik pemanggilan itu dilakukan setelah dilantik. Ketika itu dia bisa menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepala daerah.

"Kalau mendahului masih dalam posisi sebagai kepala daerah terpilih, khawatir bisa timbul aneka persoalan. Karena bekum ada wewenang memanggil birokrat. Ada yang dipanggil mau tapi tidak nyaman. Ada pula yang menolak karena merasa sang kepala daerah belum berwenang. Tentu akan ada perasaan tidak enak bagi kepala daerah terpilih nanti. Ini menjadi perkara baru," ujarnya.

Lebih baik, sambungnya, kepala daerah terpilih itu bersabar sampai menunggu pelantikan untuk melakukan tugas dan wewenangnya.

"Tidak perlu ada kegaduhan-kegaduhan dulu, low profile saja, toh masa jabatan kan 5 tahun. Ikuti saja pakem aturan main dalam undang-undang Pemda," imbuhnya.

Pemanggilan itu, kata Prof Djo, bisa menimbulkan kecurigaan, bahkan ketidaknyamanan dari birokrasi, dan pertanyaan di ruang publik. Kecuali kalau sudah diatur dalam UU.

"Jangankan di tingkat bupati/ walikota dan gubernur, di tingkat presiden sekalipun tidak ada pengaturan pemerintahan peralihan. Belum ada pijakan konstitusinya. Jika yang dipanggil tim sukses tidak masalah, tapi kalau jajaran birokrasi bisa menimbulkan akibat yang kurang baik," ucapnya.

Ke depan, kalau memang dianggap perlu, boleh saja diusulkan agar Indonesia mengatur model transisi pemerintahan.

Baca Juga: Pemkot Makassar Kaji Ulang Kerjasama Pengelolaan Karebosi

Terkait dimasuannya Yusran Jusuf, mantan Pj Wali kota Makassar yang dipecat sebagai tim peralihan, kata Prof Djo, bisa menimbulkan relasi yang kurang baik dengan pemerintah atasan. Hindari kebijakan yang kontroversi.

"Baiknya jalin kerjasama, berkolaborasi, lupakan yang sudah-sudah. Maka dengan begitu akan terjalin relasi positif antara pemerintah bawahan dengan pemerintahan atasan," ujar Pj Gubernur Riau 2013-2014 ini.



(agn)

preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!