alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Terlibat Politik Praktis, 5 ASN di Gowa Disanksi

Herni Amir
Terlibat Politik Praktis, 5 ASN di Gowa Disanksi
KASN menjatuhkan sanksi sedang kepada lima orang ASN di Gowa yang terbukti terlibat politik praktis. Foto: SINDOnews/Ilustrasi

SUNGGUMINASA - Lima aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa dikenakan sanksi dari Komisi ASN karena terlibat politik praktis.

Sanksi tersebut berawal dari laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gowa yang ditembuskan ke KASN beberapa waktu lalu. Hasilnya kelima ASN itu dinyatakan melanggar.

Komisioner Bawaslu Gowa, Juanto Avol mengatakan, kelima ASN tersebut diberi sanksi sedang karena tidak netral dalam kontestasi Pemilu 2019 lalu.



"Sanksi yang diberikan berupa hukuman disiplin sedang yakni penundaan kenaikan gaji dan kenaikan pangkat secara berkala dalam kurun waktu satu tahun," ungkapnya, Minggu (15/9/2019).

ASN tersebut yakni Amrullah, pegawai Dinas Kesehatan Gowa dan Andi Rudianto Mappanyualle staf Inspektorat Daerah Gowa.

Mereka diketahui memfasilitasi dan melakukan pembiaran kepada salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Gowa untuk mempergunakan fasilitas pemerintah berupa alat fogging dari Dinkes Kabupaten Gowa

Kemudian Abdul Latief, Lurah Bontoramba, menghadiri dan memberikan sambutan pada kegiatan kampanye salah satu calon anggota DPRD Kab Gowa.

Nursiah, Kepala Sekolah SDI Parang Kecamatan Parangloe diketahui berfoto bersama dan menggunakan simbol jari salah satu calon anggota legislatif dari partai Demokrat dapil 2 nomor urut 1

Terakhir, Rama Muntu yang merupakan staf Dinas Pendidikan Gowa. Rama diketahui membagikan tautan milik salah satu calon anggota legislatif DPR RI. Dimana dalam tautan tersebut terdapat foto Caleg dan lambang partai.

Avol berharap, pemberian sanksi terhadap lima ASN tersebut menjadi pembelajaran. Utamanya bagi Pemkab Gowa selaku pihak yang dituntut netral dalam kontesi politik.

"Kita berharap lembaga-lembaga yang didorong untuk netral, harus belajar dari sini agar tidak terlibat politik praktis," katanya.

Juanto Avol selaku komisioner divisi pengawasan menilai, sanksi tersebut merupakan bentuk edukasi demokrasi bagi ASN.

Ia meminta, ASN Pemkab Gowa tidak menjadikan pengawasan ataupun sanksi tersebut sebagai bentuk pengekangan. Sebab, ASN memang harus netral dalam kontestasi politik.

"Keluaran putusan ini jangan dinilai pengekangan terhadap hak ASN. Tetapi berdasarkan regulasi Pemilu ini adalah bentuk edukasi pendidikan politik dalam konteks demokrasi," sambung Avol.

Avol juga memperingatkan, ASN Pemkab Gowa kiranya bisa bersikap netral dalam kontestasi Pemilu ke depan, dalam hal ini Pilkada Gowa 2020.



(man)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook