alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Pencabutan Moratorium Rekomendasi Izin Tambang di Maros Dinilai Tak Tepat

Najmi Limonu
Pencabutan Moratorium Rekomendasi Izin Tambang di Maros Dinilai Tak Tepat
Pemerintah Kabupaten (Maros) mencabut moratorium rekomendasi tambang di Maros. Foto: SINDOnews/Ilustrasi

MAROS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mencabut penghentian sementara atau moratorium pemberian rekomendasi wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan. Keputusan ini berdasarkan surat Bupati Maros ke Gubernur Sulsel, perihal tindak lanjut moratorium WIUP tertanggal 9 September 2019.

Bupati Maros, Hatta Rahman mengatakan, saat ini banyak permintaan masyarakat terkait rekomendasi itu untuk memenuhi rencana pembangunan proyek seperti kereta api, perluasan bandara dan infrastruktur jalan Mamminasata. Sementara, potensi tambang di Maros masih banyak.

"Iya karena banyak permintaan. Selama ini sebenarnya kita telah moratorium rekomendasi, karena sejak tahun 2016 kan kewenangan tambang itu sudah diambil alih oleh Provinsi. Makanya semua teknisnya kita serahkan ke sana," kata Hatta saat ditemui, Minggu (15/09/2019).



Menanggapi hal tersebut, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel, Muhammad Al Amin, mengatakan, langkah Pemkab Maros mencabut moratorium itu tidak tepat.

Pasalnya, sudah terlanjur banyak tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Maros. Menurutnya, sebelum moratorium itu dicabut, Pemkab harusnya menyusun strategi pengawasan ketat terhadap tambang.

"Harusnya ditertibkan dulu semua itu tambang ilegal maupun yang legal tapi nakal. Pemkab harusnya membuat pola pengawasannya dulu baru buka keran penambang baru. Saat ini, lingkungan di beberapa kecamatan di sana sudah sangat rusak dan harus segera dipulihkan," katanya.

Baca juga: Pemerintah Cabut Moratorium Rekomendasi Izin Tambang di Maros

Walhi pun mendesak Polda Sulsel untuk serius menangani kasus tambang ilegal di Maros yang hingga saat ini belum ada kejelasan dan tak diberikan sanksi tegas. Menurutnya, ranah Polisi dengan Satpol PP dalam penindakan soal tambang sangat jelas, sisa penindakannya saja yang harus segera dilakukan.

"Kan sebenarnya mudah saja. Ada tambang, diperiksa dan tidak ada izin, itu ranah Polisi karena jelas itu Pidana. Terus tambang yang ada izin, tapi bermasalah, itu ranah Satpol PP yang bertindak. Sisa bagaimana eksekusinya saja. Jangan malah yang aneh-aneh yang diusut," pungkasnya.



(man)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif