alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Selektif, Figur yang Bakal Diusung Golkar Wajib Bebas Narkoba

Muhaimin
Selektif, Figur yang Bakal Diusung Golkar Wajib Bebas Narkoba
Partai Golkar memasukkan syarat wajib bebas narkoba pada figur yang akan diusung pada Pilkada 2020 mendatang. Foto: Ilustrasi

MAKASSAR - Partai Golongan Karya (Golkar) Sulsel telah merampungkan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk tahapan Pilkada 2020. Salah satu syaratnya bagi figur yang ingin diusung oleh Golkar ialah wajib bebas narkoba.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD I Golkar Sulsel, Kadir Halid mengatakan bahwa persyaratan tersebut merupakan hal baru di Partai Golkar. Meski demikian, syarat tersebut hukumnya wajib.

"Itu persyaratan tambahan. Dan kalau misalnya figur (positif) ada unsur narkobanya, tidak mungkin kita mau dukung," kata Kadir saat ditemui di Gedung DPRD Sulsel, Senin (16/9/2019).



Bagi Kadir, narkoba ialah musuh bangsa. Figur usungan Golkar kata dia, harus bebas dari sejumlah masalah hukum dan persoalan. Termasuk kasus narkoba.

Kadir mengatakan, tes bebas narkoba ini akan dilakukan belakangan sebagai tes tahap terakhir. Sebelum DPD I Golkar Sulsel mengirim nama-nama bakal calon ke DPP.

"Iya. Nanti (tes narkoba) itu dilakukan terakhir. Setelah (figur) ini melalui feet and proper test dan psikologi," tuturnya.

Ketua Komisi E DPRD Sulsel ini membeberkan, pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan DPD II untuk merampungkan desk Pilkada 2020 di kabupaten/kota. Dalam rapat tersebut, 12 DPD II yang akan berpilkada di Sulsel bakal diberikan juklak dan juknis tahapan Pilkada Partai Golkar.

"Nantinya DPD II akan rapat pleno dan menjaring mulai kecamatan. Kecamatan mengusulkan nama-nama minimal satu ke DPD II. Jika tidak ada, DPD II bisa menjaring sendiri. Kemudian diplenokan dan dibawa ke DPD II," ujarnya.

Dia memaparkan, DPD II akan diberi usulan waktu selama 14 hari untuk menjaring nama-nama di kabupaten/kota. Meski begitu batas waktu tersebut belum final. DPD II diberi hak penuh untuk menentukan jadwal waktu sendiri.

"Kita tanya DPD II berapa lama wkatu yang diperlukan untuk menjaring. Kalau mau tiga Minggu, kita beri tiga Minggu. Kan masih fleksibel. Kalau mau satu bulan, kita kasih satu bulan. Kita serahkan sepenuhnya ke DPD II," terangnya.



(agn)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif