alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Terlalu Dekat Permukiman Warga, TPA Antang Diusulkan Direlokasi

Koran Sindo
Terlalu Dekat Permukiman Warga, TPA Antang Diusulkan Direlokasi
Petugas Damkar Makassar berupaya memadamkan kobaran api di TPA Tamangapa alias TPA Antang. Foto: SINDOnews/Muchtamir Zaide

MAKASSAR - Pakar Kota Sehat, Prof Sukri Palutturi, mengungkapkan tempat pembuangan akhir (TPA) di Tamangapa atau biasa disebut TPA Antang harus segera direlokasi menjauh dari pemukiman warga. Musababnya, keberadaan pusat pembuangan sampah yang terletak di Kecamatan Manggala, Kota Makassar itu bisa menimbulkan berbagai ancaman bagi masyarakat sekitar.

Dalam tiga hari terakhir ini, pemerintah disibukkan penanganan dampak kebakaran TPA Antang yang terjadi sejak Minggu (15/9/2019). Kendati sudah padam, masalah baru muncul berupa polusi asap pasca-kebakaran. Bahkan penyebaran asap berbau menyengat yang membahayakan kesehatan ini menyebar hingga ke kabupaten tetangga yakni Gowa.

“Dari sisi lokasi, jika sekiranya tempat pembuangan sampah dibuat dalam kota maka seharusnya ada alat yang mengolah sampah secara total,” jelas Dosen Fakultas Kesehatan Universitas Hasanuddin (Unhas) itu.



Pengolahan atau pembuangan sampah secara total yang dimaksudkan yakni sampah rumah tangga jika dibuang maka akan berubah pemanfaatannya hingga sampah residu yang dihasilkan sangat minim. Menurut pengamatan dia, pembuangan sampah masyarakat Kota Makassar tidak total dan hanya dipindahkan dari rumah tangga melalui armada sampah ke TPA Tamangapa tanpa memecahkan masalah, malah menghadirkan masalah baru di tempat itu.

Upaya Pemkot Makassar melalui hadirnya bank sampah di berbagai kelurahan hingga tingkat RT/RW di Kota Makassar tetap mendapat apresiasi namun masih belum maksimal mengatasi sampah penduduk Makassar. Sebab sampah rumah tangga umumnya hanya dibagi dua jenis yang ketika diangkut armada, tetap dicampur oleh petugas. Diperparah dengan kesadaran masyarakat masih sangat minim melakukan pemilahan.

“Makassar ini wilayahnya kecil, tidak ada tempat pembuangan. Karena itu dalam jangka pendek harus ada pemilahan dan peralihan pembuangan sampah," tandasnya.

Guru besar dengan fokus studi Healthy City itu menyarankan agar segera ada upaya kerjasama pemerintah Kota Makassar dengan beberapa pemerintah kabupaten sekitar, seperti Kabupaten Maros, Gowa atau Takalar. Kerja sama lintas kabupaten ini tentunya butuh campur tangan Pemerintah Provinsi Sulsel untuk menangani permasalahan di wilayahnya.

Kerja sama itu terkait TPA baru yang lokasinya mesti relatif jauh dari permukiman penduduk, bukan di daerah dataran rendah yang mengakibatkan berbagai masalah, seperti bau menyengat dan sarang penyakit. “Pembuangan sampah di Antang tidak lagi boleh ditawar, harus dikurangi. Pada negara maju, TPA-nya berada di atas bukit yang jauh dari permukiman jadi tidak mengganggu aktifitas warganya," jelas Prof Sukri.

Dosen yang menjalani pendidikan S3 di Griffith University Australia itu menjelaskan, terdapat dua unsur utama healthy city yakni aspek lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Pada pengaplikasiannya, Kota Makassar masih terlampau jauh menerapkan konsep healthy city sebab Makassar juga belum merancang sistem kota sehat.

“Buktinya TPA yang dibuat sangat dekat dengan masyarakat sehingga memang harus ada kerja keras pemerintah bersama masyarakat. Harus ada mekanisme pengelolaan sampah secara total, seperti bagaimana memisahkan sampah berupa sampah plastik,” tandasnya.

Menurut Prof Sukri, pemerintah harus segera melakukan tiga upaya utama, yaitu upaya sistematis, berkelanjutan dan konsisten. Menjadi kota sehat tidaklah mudah, Australia membutuhkan waktu 18 tahun untuk menjadi Healthy City, tetapi bukan berarti tidak mungkin bisa terealisasi di Kota Anging Mammiri.

Sementara itu, TPA tertutup yang dikelola dengan sistem regional dinilai lebih aman dan dapat mencegah kebakaran. Hal itu dikemukakan Kepala Seksi Pemrosesan Akhir Direktorat Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sulawesi dan Maluku Faizal Muis di TPA Tamangapa, Antang, Makassar, kemarin.

Dia mengatakan, pengelolaan sampah ini memang sebaiknya tertutup, sebab kalau terbuka rawan terjadi kabakaran seperti yang terjadi di TPA Tamangapa, saat ini. Karena itu, lanjut dia, seharusnya ada pembangunan TPA regional di daerah ini dan sementara dalam proses pembangunan.

“Hal ini merujuk Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah menjadi sumber energi, sehingga di daerah ini juga sampahnya sudah harus menjadi energy,” katanya.

Memang diakui, pengelolaan sampah dengan 3R (Reduce, Reuse, Recyle) sudah dilaksanakan di lapangan, tetapi harus dikembangkan lagi menjadi sumber energi. “Biaya memang tidak murah, karena itu harus disisihkan anggaran dari Pemerintah Kota dan juga bantuan dana dari pusat untuk membangun TPA regional seperti yang dilakukan di Surabaya yang kini sudah 90 persen pembangunannya," katanya.

Sumber: Antara



(tyk)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook