alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Tim Korsupgah KPK Soroti Kinerja BLPBJ Kota Makassar

Vivi Riski Indriani
Tim Korsupgah KPK Soroti Kinerja BLPBJ Kota Makassar
Tim Korsupgah KPK menyoroti kinerja BLPBJ Kota Makassar yang dinilai belum optimal. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto

MAKASSAR - Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK menyoroti kinerja Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa milik Pemkot Makassar. Dari delapan area intervensi, pengadaan barang dan jasa mendapatkan nilai progres terendah.

Berdasarkan Monitoring Centre of Prevention (MCP), ada delapan area intervensi Korsupgah KPK di Makassar. Pertama, perenacanaan dan penganggaran APBD, dengan progres 91% PTSP,

Kemudian manajemen ASN progresnya 72%, optimalisasi pendapatan daerah progresnya 71%. Lalu ada Manajemen Aset Daerah progresnya 60%, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) progresnya 46% dan Pengadaan Barang dan Jasa dimana progresnya hanya 24% dan dana desa. Item terakhir tidak masuk dalam area intervensi.



Khusus Pengadaan Barang dan Jasa nilai yang didapatkan hanya 24%. Padahal pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu unsur penting dalam pemerintahan.

Tim Koordinator dan Supervisor Pencegahan (Korsupgah) Wilayah VIII KPK RI, Dwi Aprilia Linda mengatakan pemerintah kota (pemkot) atau bagian pengadaan barang dan jasa perlu ada upaya untuk perbaikan agar mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi.

Informasi yang dihimpun, melalui laman https://korsupgah.kpk.go.id/beranda/korsupgah/2019 terpantau item penilaian di pengadaan barang dan jasa seperti pengendalian dan pengawasan, penayangan (sistem informasi rencana umum pengadaa (SIRUP), pelaksanaan tupoksi masih 0%.

“Jadi memang ini kita mau dorong misalnya agar Pokja bisa lebih independen. Prosesnya juga harus dengan ada SK," kata Dwi Aprilia Linda, belum lama ini.

Adanya item penilaian yang masih menunjukkan nilai merah atau di bawah 50%, menurutnya menunjukkan ada indikator proses yang belum dipenuhi dan harus segera dibenahi ke depannya.

Lebih rinci, dia menjelaskan hasil penilaian untuk pengadaan barang dan jasa ternyata proses seperti konsolidasi pengadaan belum sesuai, standar satuan harga kadang belum diperhatikan.

Ditanya lebih jauh apakah ada temuan yang mengindikasikan adanya korupsi, Linda menjelaskan dalam Monitoring Centre of Prevention (MCP) yang dibahas adalah efektivitas kinerja dalam pemerintahan. “Kita tidak mencari temuan, tapi ada proses dalam pemerintahan yang belum tercapai sebagaimana seharusnya. Jadi sifatnya monitoring," paparnya.

Secara umum menurut Linda, Kota Makassar dalam evaluasi Monitoring Centre of Prevention (MCP) menunjukkan angka 62%. Meskipun sudah cukup bagus, diakui Linda angka ini masih belum ideal jika melihat posisi Kota Makassar sebagai kota besar yang menjadi barometer di Indonesia Timur. “Kalau pemda di Sulsel 70, Makassar harusnya lebih 80 persen," paparnya.

Plt Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kota Makassar, Surahman, mengatakan hasil monitoring yang dilakukan Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Wilayah VIII KPK RI akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja kedepan. “Segala masukan dan evaluasi dari Korsupgah KPK akan kami jalankan,” paparnya.

Kata Surahman, rendahnya nilai yang didapatkan dari hasil MCP disebabkan karena penginputan data-data pendukung telat dilakukan. Namun pada dasarnya, kata dia, pengadaan barang dan jasa sudah dilakukan dengan memperhatikan aturan yang ada.



(tyk)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook