alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Menpora Siap Blak-blakan

Koran Sindo
Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Menpora Siap Blak-blakan
Menpora Imam Nahrawi siap blak-blakan di pengadilan untuk menjelaskan ketidakterlibatannya dalam kasus yang disangkakan oleh KPK. Foto/SINDOnews/Sutikno

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, angkat bicara usai ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Imam menyampaikan sebagai warga negara yang baik, tentunya siap mengikuti seluruh proses hukum.

Meski demikian, dia berharap asas praduga tak bersalah pun harus dijunjung tinggi sebelum ada putusan dari pengadilan. Imam juga mengaku siap blak-blakan alias memberikan penjelasan yang terang di pengadilan untuk membuktikan ketidakterlibatannya dalam kasus yang disangkakan KPK.

"Tentunya saya sebagai warga negara punya hak juga untuk memberikan jawaban yang sebenarnya, agar proses hukum ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar," kata Imam, Rabu (18/9/2019) kemarin.



KPK menetapkan Imam sebagai tersangka penerima suap persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah Kemenpora ke KONI Pusat, Rabu kemarin. Bersama eks asisten pribadinya, Miftahul Ulum, Menpora diduga menerima uang suap atau gratifikasi dengan total Rp26,5 miliar.

Imam menjadi menteri kedua pada era pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla yang terseret kasus korupsi. Sebelumnya Menteri Sosial Idrus Marham, juga mengundurkan diri dari Kabinet Kerja gara-gara tersangkut pada korupsi proyek PLTU Riau-1.

Sebelum berstatus tersangka, Imam pernah tiga kali dipanggil KPK untuk dimintai keterangan dalam tahap penyelidikan. Masing-masing pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019. Namun, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini tidak memenuhi panggilan permintaan keterangan tersebut.

"KPK memandang telah membiarkan ruang yang cukup bagi Imr (Imam Nahrawi) untuk memberikan keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK.

Dia mengungkapkan, KPK sejak 25 Juni 2019 lalu telah membuka penyelidikan baru atas kasus dugaan suap persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah Kemenpora ke KONI Pusat. Penyelidikan dilakukan setelah vonis terhadap dua terpidana pemberi suap berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Keduanya yakni terpidana Ending Fuad Hamidy, sekretaris jenderal KONI Pusat, yang divonis 2 tahun 8 bulan penjara; dan terpidana Jhony E Awuy, bendahara umum KONI Pusat, dengan vonis 1 tahun 8 bulan.



(tyk)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook