alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Mal Pelayanan Publik Kota Makassar Dipastikan Beroperasi 2020

Vivi Riski Indriani
Mal Pelayanan Publik Kota Makassar Dipastikan Beroperasi 2020
Mal Pelayanan Publik Kota Makassar dipastikan mulai beroperasi pada 2020 mendatang. Foto/Ilustrasi/Koran SINDO.

MAKASSAR - Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Makassar dipastikan akan beroperasi pada 2020 mendatang. Rencananya, lokasinya satu gedung dengan MPP milik Pemprov Sulsel di Jalan Metro Tanjung Bunga.

Lokasi tersebut dinilai strategis untuk dijadikan MPP. Apalagi, gedungnya cukup luas dan tercatat sebagai aset negara sehingga meringankan beban pemerintah kota (pemkot) untuk tidak lagi mengeluarkan anggaran pembangunan dalam skala besar.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Makassar, Andi Bukti Djufri, menyebutkan anggaran khusus untuk MPP hanya Rp200 juta. Anggaran itu untuk mengakomodir desain interior gedung tersebut.



“Anggarannya itu Rp200 juta untuk interior di MPP. Itu sudah kita anggarkan di APBD-P tapi anggarannya di Dinas Pekerjaan Umum (PU), bukan di kita," kata Bukti, kepada SINDOnews.

Dia mengatakan lokasi ini bahkan sudah ditinjau langsung oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementrian PAN-RB, Diah Natalisa, beberapa waktu lalu. Kementerian PAN-RB saat ini mendesak pemkot untuk segera menerapkan MPP. Itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11/2018 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik Tahun 2018.

“Deputi sudah tinjau lokasinya, katanya tidak boleh gabung dalam satu ruangan. Tapi di sanakan berlantai dua, jadi boleh saja pemprov dibawah, kita di atas atau sebaliknya," ujarnya.

Kata Bukti, MPP Kota Makassar nantinya akan menaungi semua izin bekerjasama dengan instansi vertikal, seperti BUMN, BUMD, imigrasi, Polri, BPJS, Samsat. Bahkan rencananya, pihaknya juga berencana akan melibatkan Bapenda Kota Makassar agar masyarakat lebih mudah mengurus pajak, serta Dusdukcapil untuk pengurusan administrasi kependudukan.

“Ada banyak stand disana, kita usahakan juga masuk BPJS Ketenagakerjaan, catatan sipil, dan pajak," ucapnya.

Saat ini pemkot telah memiliki PTSP Bintang Lima yang berlokasi di lantai dasar Kantor Balaikota Makassar. Hanya saja, lokasi itu dinilai tidak respresentatif untuk dijadikan MPP sebagaimana arahan pemerintah pusat.

Pasalnya, pemkot tidak mampu menghadirkan indikator standar pelayanan publik. Seperti parkiran, akses, disabilitas, laktasi, hingga tempat main anak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25/2014 tentang Standar Pelayanan Publik. “Kita belum tahu nanti (PTSP Bintang Lima) tetap beroperasi atau cuma di MPP saja, kita lihat nanti bagaimana tindak lanjutnya," tuturnya.



(tyk)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif