alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Kritisi UU KPK dan Tolak RKHUP, Mahasiswa Makassar Tutup Jalan

Okezone
Kritisi UU KPK dan Tolak RKHUP, Mahasiswa Makassar Tutup Jalan
Ratusan mahasiswa UMI Makassar menggelar aksi demonstrasi menolak UU KPK dan RKUHP. Foto: Okezone

MAKASSAR - Ratusan mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar menggelar aksi unjuk rasa di depan kampusnya, Jalan Urip Sumohardjo, Kota Makassar, Sulsel, Senin (23/9/2019). Dalam aksinya, massa mahasiswa membakar ban bekas dan menutup penuh jalan yang mengakibatkan kemacetan cukup parah.

Massa mahasiswa mengkritisi UU KPK yang dinilai terburu-buru dan melemahkan lembaga anti-korupsi. Mereka juga menyampaikan penolakan atas sejumlah rancangan maupun revisi aturan, termasuk RKUHP, pertanahan dan revisi undang-undang lain yang tidak pro terhadap rakyat kecil.

Juru Bicara Aliansi Mahasiswa UMI, Mira, mengatakan aksi hari ini menolak segala kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak pro terhadap rakyat. Mulai dari RUU KHUP dan rancangan undang-undang pertanahan terus revisi undang-undang.



"Belum lagi terkait ketenagakerjaan yang memang notebenenya setiap RUU yang hadir di DPR RI itu memang hanya mementingkan kepetingan pengusaha. Kenapa demikian misalnya saja dimana revisi undang-undang resvisi KPK juga ini hari tidak pro dengan tindak pidana korupsi," kata Mira diwawancara usai melakukan aksi unjuk rasa.

Misalnya ada undang-undang ITE, kata Mira, sudah di sahkan. Selain itu mahasiswa juga menolak RUU pertanahan dan juga menolak pelemahan terhadap KPK.

"Kami juga menolak penetapan RUU ketenagakerjaan kami juga menolak undang-undang sumber daya air dan mineral. Kami juga sangat-sangat menolak ketika DPR RI pada hari ini bungkam terkait aksi di seluruh kota karna apa ini bukan cuma di Makassar ada juga teman-teman di Jogja juga sedang aksi," tegas Mira.

Dalam aksi ini, mahasiswa juga meminta DPR RI penghapusan RUU terkait kekerasan seksual, karna menurut mahasiswa ini dibandingkan dengan RUU pertahanan RUU ini sudah masuk ke dalam prolegnas tapi sampai hari ini itu tidak menemui titik terang atau tidak jelas apakah akan disahkan atau tidak.

"Nah jika kita bandingkan dengan RUU pertanahan yang berkesan justru dipercepat prosesnya padahal RUU penghapusan kekerasan seksual lebih dulu. Jadi kami minta konsisten dari pemerintah untuk benar-benar mengeluarkan kebijakan yang hanya pro terhadap rakyat bukan pengusaha ataupun investor itu saja," jelas Mira.

Mahasiswa juga mengancam akan turun dengan jumlah massa yang lebih banyak, apabila tuntutan mereka tak direspon oleh pemerintah.

"Nah solusinya itu kami besok kemungkinan masih turun lagi. Ini aksi awal kami. Besok kami turun lagi dan benar benar memberikan tekanan kepada pemrintah bahwasanya aksi kami akan terus ada sampai kami dapat respon pemerintah pusat," pungkas Mira.



(tyk)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook