alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Di Sulsel, Sisa Pangkep Belum Sepakat Dana Pilkada 2020

Muhaimin
Di Sulsel, Sisa Pangkep Belum Sepakat Dana Pilkada 2020
Di Sulsel, sisa anggaran Pilkada Pangkep pada 2020 yang belum menemui titik terang. Foto/Ilustrasi/SINDOnews.

MAKASSAR - Persoalan dana pilkada 2020 di empat daerah di Sulsel mulai menemukan titik terang. Penyelenggara pemilu yang sebelumnya belum meneken Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) akhirnya menemukan kata sepakat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) masing-masing.

Saat ini, tersisa Pangkep yang belum bersepakat. Bahkan, sampai tambahan batas waktu pada 7 Oktober 2019, hari ini, mereka belum bisa merampungkannya. Pembahasan terus menemui jalan buntu. Untuk itu, KPU Pangkep akan menghadap ke Kemendagri guna mencari jalan tengah dari persoalan ini.

“Iye belum. Kami difasilitasi pertemuan antara Pemda dan KPU/Bawaslu se-Indonesia yang belum NPHD sebelum tanggal 7 Oktober 2019 oleh Mendagri di Jakarta,” ujar Ketua KPU Pangkep, Burhan, kepada SINDOnews.



KPU Pangkep bahkan telah tiga kali melakukan rasionalisasi anggaran Pilkada 2020. Mulai dari angka awal Rp39 miliar, kemudian diturunkan dua kali menjadi Rp35 miliar dan terakhir Rp34 miliar. Hanya saja, Pemda cuma menyanggupi sebesar Rp20 miliar.

Sementara, KPU Barru telah meneken NPHD Bersama TPAD pada Sabtu (5/10) lalu.“Kami sudah melakukan penandatanganan NPHD Bersama Pemda, kemarin. Angkanya itu Rp20,7 miliar,” kata Ketua KPU Barru, Syarifuddin Ukkas, kemarin.

Dia menyebutkan jumlah tersebut untuk asumsi lima pasangan calon (paslon) yang akan ikut bertarung di Pilkada Barru 2020. Termasuk paslon yang maju di jalur perseorangan. Sebelumnya, KPU Barru mengajukan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Pilkada 2020 sebesar Rp30 miliar.

Sementara itu, meski belum meneken NPHD Pilkada 2020, KPU Selayar telah menemui kata sepakat dengan TAPD pemda setempat. Itu setelah kedua belah pihak melakukan pertemuan di Rumah Jabatan Bupati Selayar pada Jumat (4/10) lalu.

Ketua KPU Selayar, Nandar Jamaluddin, mengaku dalam pertemuan tersebut disekapati dua poin. “Pertama, anggaran hibah Pilkada 2020 yakni sebesar Rp22 miliar. Kedua, penandatanganan NPHD ditetapkan kemudian dalam waktu yang dekat,” ujarnya.

KPU Selayar sebelumnya mengusulkan RKA Pilkada 2020 sebesar Rp28 miliar. Namun TAPD hanya mampu menyetujui sebanyak Rp22 miliar.

Senada diungkapkan Ketua KPU Soppeng, Muhammad Hasbi. Dia mengaku pihaknya juga telah menemui kata sepakat bersama TAPD setempat. Jumlah anggaran yang disepakati merupakan hasil rasionalisasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

“Anggarannya sebesar Rp25,2 miliar untuk KPU Soppeng. Insya Allah, besok (hari ini) akan dilakukan tandatangan NPHD bersama di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng,” kata Hasbi.

Ketua KPU Maros, Samsu Rizal, pun mengklaim pihaknya telah bersepakat dengan TPAD setempat. Dan akan melakukan penandatanganan NPHD Senin (7/10). “Kita segera akan tanda tangan NPHD. Namun soal besaran anggarannya, besok baru ada angka pastinya,” kata Samsu saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp, kemarin.

Sebelumnya, tujuh KPU kabupaten/kota telah melakukan penandatanganan NPHD Pilkada 2020. Mereka di antaranya, Makassar sebesar Rp78 miliar, Bulukumba Rp27,5 miliar, Luwu Utara sebanyak Rp30,3 miliar, Luwu Timur sebesar Rp31,4 miliar, Toraja Utara sebanyak 30,8 miliar, Gowa Rp60 miliar dan Tana Toraja senilai Rp29,9 miliar.



(tyk)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook