alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Bahas Dana Hibah, Pertemuan KPU dan Pemkab Pangkep Deadlock!

Muhammad Subhan
Bahas Dana Hibah, Pertemuan KPU dan Pemkab Pangkep Deadlock!
Pertemuan antara Pemkab Pangkep dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangkep membahas Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020 berakhir tanpa hasil. Foto : Ilustrasi/Istimewa

PANGKEP - Pertemuan antara Pemkab Pangkep dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangkep membahas Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020 berakhir tanpa hasil. Pertemuan tertutup ini digelar di ruang rapat Kantor Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Pangkep, Rabu (9/10/2019).

Kedua pihak masing-masing masih berpegang pada usulannya. Sekretaris DPKD Pangkep, Asri usai pertemuan mengatakan, hasil rapat ini akan diserahkan ke Bupati Pangkep untuk menjadi bahan pertimbangan kesepakatan NPHD.

"Belum ada nilai kesepakatan, dari Pemkab menyiapkan anggaran Rp20 miliar untuk KPU dan Rp6 miliar untuk Bawaslu sementara KPU belum menerima. Intinya, pertemuan ini adalah lanjutan dari pertemuan di Kemendagri," terang Asri.



Asri menjelaskan, nilai yang diusulkan Pemkab Pangkep tersebut sesuai dengan kesepakatan Pemkab dengan DPRD yang tertuang dalam KUAPPAS 2020. Asri meminta semua pihak memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam menentukan anggaran pilkada.

"Kami masih berpegang pada KUAPPAS. Dan ingat tetap mengacu pada kemampuan anggaran daerah," jelasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Pangkep, Saiful Mujib menjelaskan, usulan anggaran KPU Pangkep untuk pilkada tersebut telah beberapa kali direvisi. Awalnya, kata Mujib, KPU mengusulkan anggaran sebesar Rp39 miliar lalu turun menjadi Rp35 miliar dan kembali direvisi menjadi Rp34 miliar.

Senada dengan Asri, Mujib mengatakan, pihaknya akan menunggu keputusan dari Bupati setelah menerima hasil rapat. "Kami juga menunggu hasilnya. Kalau masih tak ada kesepakatan. Maka Kemendagri akan kembali memanggil semua pihak untuk dipertemukan mencari solusinya," kata Mujib.

Mujib merinci, usulan KPU Pangkep sebesar Rp34 miliar tersebut sebagai berikut, anggaran tahapan persiapan dan pelaksanaan Rp15,4 miliar, anggaran Operasional dan administrasi perkabtoran Rp4,8 miliar, anggaran gaji petugas adhoc Rp12,1 miliar dan anggaran pokja ditingkat kabupaten Rp1,7 miliar.



(sss)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif