alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

KPU dan Pemkab Maros Sepakati Anggaran Pilkada Rp31,1 Miliar

Najmi Limonu
KPU dan Pemkab Maros Sepakati Anggaran Pilkada Rp31,1 Miliar
KPU dan Pemkab Maros sudah menyepakati anggaran pilkada 2020 di daerah tersebut sebesar Rp31,1 miliar. Foto/Ilustrasi/SINDOnews.

MAKASSAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros akhirnya menyetujui anggaran Pilkada Maros tahun 2020 sebesar Rp31,1 miliar. Angka ini lebih rendah dari pengajuan awal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maros yang mengajukan anggaran pesta demokrasi sebesar Rp35 miliar.

Anggaran pilkada bersumber dari dana hibah yang dikucurkan oleh Pemkab Maros. Anggaran Rp31,1 miliar ini akan dipakai untuk mendanai seluruh rangkaian pilkada, mulai dari persiapan, penyelenggaraan hingga akhir proses pemilihan. Penyetujuan anggaran itu tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Bupati Maros, Hatta Rahman, mengatakan ada beberapa poin pengajuan kegiatan yang dicoret pihaknya karena dinilai terlalu besar dan tidak efektif. Salah satunya untuk kegiatan sosialisasi. Sementara untuk honor KPPS dan petugas lainnya mengalami kenaikan dari pelaksanaan Pemilu lalu.



"Jadi kita lakukan kesepakatan dengan pihak KPU. Ada beberapa poin yang kita tiadakan karena memang kami menganggap tidak efektif dan terlalu besar anggarannya. Kita sudah sepakat total anggarannya itu Rp31,1 miliar dari pengajuan awal sebesar Rp 35 miliar," katanya, Senin (14/10/2019).

Terkait pengajuan anggaran untuk Bawaslu, Hatta mengaku pihaknya masih melakukan pemeriksaan dan asistensi anggaran. Pasalnya, dia menilai permintaan Bawaslu terlalu besar, jika dibandingkan dengan realisasi anggaran di daerah lain yang kondisinya sama dengan Maros dari sisi jumlah penduduk.

"Yang diajukan oleh Bawaslu kita nilai terlalu besar anggarannya yang mencapai Rp 15 miliar. Kalau kita lihat di daerah lain seperti Bulukumba hanya Rp7,5 miliar. Padahal kan kondisinya kita sama saja. Kami sudah minta untuk direvisi," ujarnya.

Hatta menyebut besarnya angka pengajuan dana hibah di KPU maupun Bawaslu disebabkan tidak adanya acuan yang jelas dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait metode penghitungan dasar kebutuhan setiap lembaga.

"Jadi karena tidak ada aturan baku atau juknis soal penghitungan itulah yang membuat lembaga mengajukan permohonan tinggi-tinggi. Itu jugalah yang membuat tidak adanya kesamaan nilai anggaran antara kabupaten lain yang menggelar Pilkada," pungkasnya.



(tyk)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook