alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Batas Waktu Kemendagri Habis, Syahban untuk KPU : Terimami Dulu

Muhammad Subhan
Batas Waktu Kemendagri Habis, Syahban untuk KPU : Terimami Dulu
Batas waktu yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal pembahasan Nota Perjanjian Hibah Daerah anggaran Pilkada antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep dan KPU Pangkep berakhir hari ini. Foto : Ilustrasi/Istimewa

PANGKEP - Batas waktu yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal pembahasan Nota Perjanjian Hibah Daerah anggaran Pilkada antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep dan KPU Pangkep berakhir hari ini.

Namun begitu kata sepakat belum juga tercapai antar kedua lembaga. Baik Pemkab dan KPU masih bersikukuh dengan usulan anggaran masing-masing.

Masih deadlocknya pembicaraan tersebut akhirnya dikomentari Wakil Bupati Pangkep, Syahban Sammana. Kata Dia, sejak awal Pemkab sudah menyiapkan anggaran pilkada yang diusulkan dan sudah disetujui dalam KUA PPAS APBD 2020 senilai nilai Rp20 miliar.



Untuk itu, lanjut Syahban, jika KPU ingin agar anggaran tersebut ditambah sesuai dengan RKA yang diajukan, maka harus kembali ke DPRD untuk dibahas ulang.

"Terimami dulu, kan yang menetukan dalam pembahasan bukan kita tapi di DPRD dan mereka (KPU Pangkep) juga hadir. Kalau mau dibahas ulang harus lewat DPRD lagi," ucap Syahban, Senin (14/10/2019).

Syahban mengungkapkan, agar pihak KPU juga mau berbesar hati merevisi RKA. Sebab sejumlah item anggaran ditemukan nilai yang cukup besar. Ia mencontohkan, anggaran makan minum dan ATK yang dinilai Syahban cukup boros.

"Kita mau rasionalisasi, mungkin ada angka yang masih bisa berubah. Contoh, belanja makan minum. Apa sih yang mau dimakan kalau sekali makan 48 ribu kali dan snack sekali makan Rp25 ribu. Kalau di Pangkep, sekali makan Rp25 ribu sudah enak itu dan snack paling Rp10 sampai Rp15 ribu sudah kenyang. Saya tawari untuk rasionalisasi anggaran," tukasnya.

Begitu juga dalam penganggaran Alat Tulis Kantor. Syahban menyebutkan, pihak KPU mengajukan Rp780 juta. Menurut Syahban itu tidak masuk akal. "Memang setiap nulis kita pakai pulpen baru, spidol baru, dan tiap harikah itu orang beli kertas," lanjutnya.

Terkait gaji penyelenggara adhoc, Syahban menegaskan pihaknya tidak mempersoalkan. Namun rasionalisasi dibelanja lain harus dilakukan oleh KPU Pangkep.

Sementara itu, Sekretaris KPU Pangkep, Zainal Abidin mengatakan pihaknya mempersilakan jika RKA tersebut di rasionalisasi. Namun menurut Zainal, jika yang dimaksud adalah anggaran makan minum, maka pengurangan dari RKA sebesar Rp34 miliar tidak akan berkurang banyak. Karena yang banyak menyedot anggaran adalah gaji adhoc.

"Paling kurang Rp100 sampai Rp200 juta kalau mau rasionalisasi anggaran makan minum. Tapi yang banyak anggarannya itu gaji adhoc sebesar Rp12 miliar," kata Zainal.

Nilai Rp12 miliar untuk gaji adhoc dalam RKA tersebut dipastikan naik karena keputusan Kementerian Keuangan yang memutuskan gaji adhoc penyelenggara pemilu naik. "Kalau berdasarkan surat kemenkeu berarti gaji adhoc naik dari Rp12 miliar jadi Rp18 miliar," ucap Zainal.

Zainal nmenambahkan, pihaknya juga tak pernah ikut membahas anggaran pilkada di DPRD Pangkep saat pembahasan KUA PPAS 2020. Ia menjelaskan, saat itu, pihaknya diundang untuk menyampaikan RKA namun tak ikut membahas.

"Kami hanya membacakan, menyampaikan usulan anggaran pilkada. Setelah itu diminta keluar karena banggar mau bahas kegiatan lain. Sampai sekarang tak pernah kami membahas RKA itu sama DPRD," pungkasnya.



(sss)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook