alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Proses Hibah Lahan Al Markaz Tunggu Izin dari Pusat

Syachrul Arsyad
Proses Hibah Lahan Al Markaz Tunggu Izin dari Pusat
Sejumlah aktivitas di area masji Al Markaz. Pemerintah Provinsi Sulsel masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat terkait dengan hibah lahan Al markaz. Foto: Sindonews/Muchtamir Zaide

MAKASSAR - Rencana Pemprov Sulsel menghibahkan lahan/tanah kepada pihak Yayasan Islamic Center Al-Markaz Al-Islami tidak mudah. Langkah ini diakui juga mendapat sorotan dari Pemerintah Pusat.

Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani mengaku, seluruh dokumen terkait rencana penyerahan hibah lahan ini sudah dikirimkan ke Jakarta untuk dikaji.

Dalam hal ini, Pemprov Sulsel turut melaporkan perkembangannya ke Wakil Presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla melalui staf ahlinya, Husain Abdullah.



“Setahu saya data-data kemarin tentang kepemilikan Al Markaz sudah kita kirim melalui Husain Abdullah (Staf Ahli Wapres). Data-data itu sudah terproses dengan baik. Nanti disana di Pusat diolah lagi seperti apa persoalan itu," ungkap Hayat yang ditemui, kemarin.

Sebelumnya, Pemprov Sulsel memang mengebut agar penyerahan hibah lahan bisa segera rampung. Bahkan, usulan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang hibah lahan Yayasan Islamic Center Masjid Al Markaz Al-Islami sudah beberapa kali melalui pembahasan di DPRD Sulsel.

Belakangan, rencana ini juga mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat. Khususnya beredar kabar melalui surat Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang diteken langsung oleh Kepala KSP RI, Moeldoko yang diteken 1 Oktober 2019.

Dalam surat bernomor: B.55/KSK/10/2019 tersebut, Moeldoko meminta Gubernur Sulsel menunda pelaksanaan hibah tanah/lahan kepada pihak lain.

Langkah ini diambil KSP setelah diterima surat pengaduan tanah Eigendom Verponding 1182/Baraya, dimana tanah/lahan tersebut masih berstatus di bawah kepemilikan hak ahli waris yang memiliki bukti-bukti cukup kuat untuk bisa diambil alih menjadi milik negara.

Makanya, hibah lahan ini ditangguhkan sebelum permasalahan kepemilikan tanah/lahan memenuhi azas free, clean, and clear, yaitu bebas dari sengketa, tidak ditempati oleh pihak yang tidak berhak, dan memiliki batas lahan yang jelas.

Hayat menuturkan, sudah menerima informasi soal penundaan hibah lahan dari KSP melalui pesan elektronik via WhatsApp (WA). Namun dia mengaku, surat resminya belum diterima Pemprov Sulsel hingga saat ini.

“Di sisi lain memang sampai saat ini surat belum ada saya terima. Baru melalui WA. Kita tunggu dululah bagaimana naskah surat itu asli turun ke kita dan bagaimana DPRD mensikapi," tandas Hayat.

Dia melanjutkan, rencana proses hibah lahan seluas 7,2 hektare ke Yayasan Islamic Center Al-Markaz Al-Islami sedianya direncanakan terealisasi Oktober 2019 ini.

Dimana tujuan dan peruntukannya, yakni pembangunan masjid, gedung pertemuan, perpustakaan, pusat pengkajian Islam.

Dalam usulan ranperda yang diajukan Pemprov Sulsel juga diatur larangan pemanfaatan selain dari tujuan dan peruntukannya serta larangan mengalihfungsikan, memindahtangankan dan/atau menggadaikan/ menjaminkan hibah kepada pihak lain.

Pemprov Sulsel juga mengklaim kepemilikan alas hak atas tanah/lahan. Tanah bangunan Masjid Al-Markaz Al-Islami telah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat hak pakai nomor 03 tanggal 21 Mei 1992.

Dengan luas 30.853 meter persegi dan sertifikat hak pakai nomor 15 Tanggal 21 Mei 1992 dengan luas 41.376 meter persegi. “Bahwa kemudian ada yang komplain masalah kepemilikan, itu dibuktikan di pengadilan,” jelasnya.

Dijelaskan, salah satu bukti misalnya ada rinci, gambar dan seterusnya. “Itu semua nanti diberikan kepda tupoksinya masing-masing yakni ke BPN, kejaksaan, dan seterusnya untuk diadakan check and recheck," pungkas Hayat.



(agn)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook