alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Larang Unjuk Rasa, Kapolda Langgar Konstitusi dan HAM

Faisal Mustafa
Larang Unjuk Rasa, Kapolda Langgar Konstitusi dan HAM
Kebijakan diskresi Kapolda Sulsel, Irjen Pol Mas Guntur Laupe yang melarang aktivitas penyampaian aspirasi dimuka umum di wilayah hukumnya hingga saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) RI, menuai kritik dari sejumlah pihak. Foto : Istimewa

MAKASSAR - Kebijakan diskresi Kapolda Sulsel, Irjen Pol Mas Guntur Laupe yang melarang aktivitas penyampaian aspirasi di muka umum di wilayah hukumnya hingga saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) RI, 20 Oktober 2019 mendatang, menuai kritik dari sejumlah pihak.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar Haswandy Andi Mas menilai tindakan kepolisan yang secara general tidak memberikan izin demo berpotensi melanggar hak konstitusi dan HAM berwarga negara.

Terlebih kata Haswandi, hak kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak yang telah dijamin dalam konstitusional yang merupakan norma hukum tertinggi di negara ini, sehingga hanya dapat dibatasi lewat Undang-Undang.



"Oleh sebab itu, Kapolda sebaiknya konsisten saja menerapkan norma hukum yang telah mengatur tentang bagaimana hak warga negara dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum termasuk demosntrasi yakni UU No 9 tahun 1998. Ketentuan dalam UU tersebut, sudah jelas mengatur tentang bentuk-bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum dan bagaimana sanksinya jika melanggar, yakni dibubarkan. Jadi bukan dengan cara melarang atau tidak memberikan Izin," tegasnya kepada SINDOnews, Selasa (15/10/2019).

Sementara itu, Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) Junaedi menuturkan apa yang dilakukan Polda Sulsel bisa memutus hak demokrasi berwarga negara.

"Saya pikir pelarangan aksi demonstrasi di Sulsel ini sedikit banyak mempengaruhi demokrasi. Kita tahu bersama negara kita adalah negara demokrasi dan hukum. Jadi, menyampaikan pendapat dimuka umum itu adalah sesuatu yang sah-sah saja," tegasnya.

Kata Junaedi, penyampaian pendapat di muka umum ini, telah diatur dalam UU nomor 9 tahun 1988 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum,"Jadi secara legalitas kita dilindungi undang-undang, jadi saya rasa aksi demonstrasi itu sah sah-saja kapan saja dan dimana saja selama itu masih normatif," jelasnya.

Kedepan kata Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar ini akan berkoordinasi dengan beberapa ketua-ketua lembaga internal kampus untuk membahas adanya rencana aksi ataupun tidak.



(sss)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook