alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Gaji Adhoc Naik, KPU Makassar Butuh Tambahan Dana Rp9,6 Miliar

Muhaimin
Gaji Adhoc Naik, KPU Makassar Butuh Tambahan Dana Rp9,6 Miliar
KPU Makassar membutuhkan sekira Rp9,6 miliar. Foto : Ilustrasi/Istimewa

MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar langsung bergerak cepat menanggapi surat edaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI terkait kenaikan honorarium bagai badan adhoc untuk pemilu 2020 mendatang.

Komisioner KPU Makassar, Endang Sari mengungkapkan, pihaknya telah melakukan perhitungan perihal kenaikan honor badan adhoc tersebut. Hasilnya, KPU Makassar membutuhkan sekira Rp9,6 miliar.

Menurut Endang, jumlah total honor Adhoc berdasarkan aturan sebelumnya sebesar Rp20,9 miliar. Namun setelah dilakukan penambahan dari kenaikan honor adhoc, maka jumlah perkiraan hitungan yakni Rp30,6 miliar.



"Sehingga selisih kenaikan sekitar Rp9.687.550.000 miliar. Itu jumlah anggaran yang kami butuhkan," ungkap Endang kepada SINDOnews, kemarin.

Dia menjelaskan, angka tersebut didapat setelah dihitung dari besaran kenaikan honor dengan jumlah kecamatan dan anggota badan adhoc di Kota Makassar. Sehingga besaran nilai yang didapat yakni Rp9,6 miliar.

Meski begitu, Endang menyebutkan pihaknya belum mau mengusulkan tambahan anggaran tersebut ke pemerintah kota (Pemkot) Makassar. Lantaran instruksi dari KPU RI belum turun ke KPU kabupaten/kota.

"Kita masih tunggu ini suratnya, tapi belum turun. Karena kita juga tidak mau usulkan kalau kami belum dapat perintah. Tapi kami tetap lakukan hitung-hitungan di awal, agar nantinya setelah suratnya turun, bisa langsung diusulkan segera," terangnya.

Sebelumnya, KPU Makassar telah meneken NPHD dengan besaran anggaran Rp78 miliar. Usulan tambahan dana Rp9,6 miliar maka total anggaran untuk Pilwalkot Makassar 2020 yakni Rp87,6 miliar.

Sementara itu, KPU Barru dan Toraja Utara (Torut) kompak tak ingin tergesa-gesa mengusulkan anggaran tambahan ke pemerintah daerahnya (Pemda) masing-masing. Meski keduanya juga sudah tahu bahwa honorarium adhoc mengalami kenaikan.

"Kami tak ingin memberatkan Pemda. Apalagi kan tahapannya masih jauh (untuk menggaji adhoc). Kami akan kerjakan dulu apa yang bisa dikerjakan," kata Ketua KPU Barru, Syarif Ukas.

Menurut Syarif, pihaknya akan melihat dulu anggaran yang ada. Apalagi dana yang diteken dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Barru 2020 asumsi lima pasangan calon (Paslon) yakni Rp20,7 miliar.

"Kalau misalkan di Pilkada Barru ternyata hanya ada tiga paslon, itu berarti kita kelebihan anggaran ya. Anggaran itu bisa kita pakai untuk menutupi kenaikan honor adhoc ini. Artinya kita tutupi di situ. Intinya kita tidak mau bebankan Pemda," tuturnya.

Syarif melanjutkan, kenaikan honor badan adhoc tersebut juga sudah diantisipasi. Sehingga bagi KPU Barru, hal tersebut bukan menjadi persoalan.

"Dalam NPHD lalu, kita beri catatan khusus ke Pemda bahwa ada honor badan adhoc yang sementara diproses. Jika itu naik, maka kami tentu bisa meminta tambahan anggaran," jelasnya.

Terkait hal tersebut, Syarif telah melayangkan surat ke Pemda atas kenaikan honor badan adhoc. "Surat itu hanya sebatas penyampaian saja ke Pemda. Usulannya (anggarannya), nanti kita lihat," tandasnya.

Komisioner KPU Torut, Anshar Tangkesalu mengatakan, pihaknya juga telah mengantisipasi hal tersebut. Bahkan dalam NPHD lalu, juga diberi catatan khusus.

"Sudah kita sampaikan ke Pemda juga waktu penandatanganan NPHD. Tapi untuk jumlah tambahan anggaran ini, kami belum bahas," tutupnya.

KPU Torut sendiri berhasil merampungkan NPHD sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh KPU RI dalam KUHP. Dimana besaran anggarannya yakni Rp30,8 miliar.



(sss)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook