alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Bupati Pangkep : Jangan Suruh Saya Ubah KUA PPAS, Salah Itu!

Muhammad Subhan
Bupati Pangkep : Jangan Suruh Saya Ubah KUA PPAS, Salah Itu!
Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid mengatakan, nilai NPHD sebesar Rp26 miliar tersebut sudah tertuang dalam KUA PPAS 2020 yang sudah ditetapkan oleh DPRD. Untuk melakukan revisi, kata Syamsuddin, bukan lagi kewenangannya. Foto : SINDOnews/Doc

PANGKEP - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep bersama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pangkep menolak nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pilkada sebesar Rp26 miliar. Menurut kedua lembaga penyelenggara pemilu ini, nilai tersebut jauh dari cukup untuk penyelenggaraan pilkada 2020.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkep, Samsir Salam mengatakan, sejak awal pihaknya menolak NPHD yang sudah ditandatangani Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid tersebut. Samsir menyebutkan, pihak ya mengusulkan anggaran Bawaslu untuk Pilkada sebesar Rp17,8 miliar namun dalam NPHD hanya mendapat jatah Rp6 miliar.

"Kami tak mungkin melakukan pengawasan dengan dana Rp6 miliar. Gaji adhoc saja mencapai Rp5 miliar, belum sosialisasi, belum Sentra gakkumdu," terang Samsir, Jumat (18/10/2019).



Senada, Ketua KPU Pangkep, Burhan mengatakan, sebagai penyelenggara, meski sudah mrndengar nilai anggaran NPHD namun dirinya mengaku belum bisa bicara banyak karena sampai saat ini belum tahu isi dokumen NPHD. "Kami ini penyelengara, berarti kami tahu bahwa anggaran Rp20 miliar itu tidak cukup untuk Pilkada di Pangkep," kata Burhan.

"Saya tidak bisa bilang apa apa karena isi dokumen NPHD itu belum pernah kami bahas bersama, saya juga tidak pernah lihat itu dokumen NPHD, Pemda juga belum pernah undang Komisioner KPU Pangkep untuk membicarakan isi yang dituangkan dalam NPHD," jelasnya.

Ia mengusulkan agar Pemkab Pangkep tetap menyediakan anggaran sebesar Rp34 miliar sesuai usulan KPU. Burhan mengatakan, Ia akan menempuh meminta petunjuk KPU pusat dan kebijakan Kemendagri agar NPHD yang ada saat ini bisa bertambah sesuai usulan mereka.

Menanggapi hal itu, Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid mengatakan, nilai NPHD sebesar Rp26 miliar tersebut sudah tertuang dalam KUA PPAS 2020 yang sudah ditetapkan oleh DPRD. Untuk melakukan revisi, kata Syamsuddin, bukan lagi kewenangannya.

"Jangan suruh saya ubah KUA PPAS, itu sudah disahkan DPRD. Saya tidak boleh mengubah nilai yang sudah ditetapkan, salah itu," pungkas Syamsuddin.



(sss)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook