alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Tatib DPRD Bulukumba Dikonsultasikan ke Kemenkumham Sulsel

Eky Hendrawan
Tatib DPRD Bulukumba Dikonsultasikan ke Kemenkumham Sulsel
Kantor DPRD Bulukumba, sejumlah anggota dewa melakukan konsultasi ke Kemenkumham Sulsel. Foto: Istimewa

BULUKUMBA - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, melakukan konsultasi Tata Tertib (Tatib) Kanwil Kemenkunham Provinsi Sulsel.

Rombongan DPRD Bulukumba dipimipin Wakil ketua I Aminah dan Ketua II DPRD Bulukumba H Patudangi Aziz. Para rombongan diterima oleh Kepala Bidang Hukum, Kanwil Kemenkunham Sulsel Andi Haris bersama tim perancang Kanwil Kemenkumham Sulsel.

Kunjungan itu didampingi Kabag Persidangan dan Perundang-undangan, Sekretariat DPRD Bulukumba Andi Aisyah dan beberapa anggota DPRD lainnya nampak hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Talib, Andi Pangeran Hakim, Muhammad Bakti Azis, Andi Soraya Widiasari, Andi Zulkarnain Pangki, Musa Lirpa, Pasakai, Sarifuddin, serta Aminah Amir.



Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Patudangi mengatakan bahwa, pentingnya dilakukan konsultasi sebelum tatib yang telah disusun dapat disahkan dalam kondisi yang matang. Pasalnya, model berjalannya DPRD lima tahun kedepan tidak lepas dari pedoman yang telah ditetapkan.

"Kami ingin tatib yang sahkan nanti lebih banyak membantu kita untuk menjalankan fungsi kita di DPRD," singkatnya.

Kasubag perundang undangan Irvan Handy menjelaskan, bahwa Harmonisasi tata tertib DPRD ini dilakukan untuk meneliti, mencermati dan menganalisis norma-norma yang dinilai bersesuaian atau bertentangan. Hal tersebut diatur dalam PP No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, UUD 1945.

"Juga termasuk undang-undang serta ketepatan dalam menentukan pilihan-pilihan politik hukum dalam hal ditemukannya ketidakcocokan konsepsi rancangan Tatib dengan ketentuan peraturan, undang-undang lain," ungkapnya.

Tata tertib DPRD merupakan salah satu instrumen yang dijadikan dasar lembaga DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

”Sebelum Tata Tertib ini di plenokan dan ditetapkan kemudian diundangkan tahapan selanjutnya, yang akan dilakukan adalah Fasilitasi di Biro Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk kesempurnaan dan peningkatan kualitas Tata Tertib DPRD,” ujar Irvan Handi



(agn)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook