alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Pemkot Sosialisasi Tata Cara Pelepasan Tanah Bekas Gemeente

Vivi Riski Indriani
Pemkot Sosialisasi Tata Cara Pelepasan Tanah Bekas Gemeente
Dinas Pertanahan Kota Makassar menggelar sosialisasi tata cara pelepasan tanah ex gemeente atau tanah bekas milik asing, di Karebosi Condotel Makassar, Senin (21/10/2019). Foto : SINDOnews/Vivi Riski Indriani

MAKASSAR - Dinas Pertanahan Kota Makassar menggelar sosialisasi tata cara pelapasan tanah ex Gemeente atau tanah bekas milik asing, di Karebosi Condotel Makassar, Senin (21/10/2019).

Kegiatan yang dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Makassar, M Sabri ini diikuti oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Mariso.

Sabri mengatakan tanah bekas Gemeente merupakan tanah milik Indonesia yang pernah dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian beralih menjadi tanah negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, namun dalam perjalanannya tanah ini banyak dikuasai oleh masyarakat secara turun temurun.



Kata dia, pengalihan hak alas lahan tanah bekas milik asing telah diatur Pemkot melalui SK Walikotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 39 Tahun 1983 dan SK Nomor 183 Tahun 1990 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah yang Dikuasai Pemerintah.

Dimana, SK tentang hal itu telah mendapat Pengesahan dari Menteri Dalam Negeri No. 593.2-192 Tahun 1983 dan No.593.3-326 Tahun 1991 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah yang Dikuasai/dimanfaatkan Oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Ujung Pandang Kepada Anggota Masyarakat yang telah mendudukinya dengan Pembayaran ganti rugi.

"Pelepasan hak dengan cara ganti rugi tentu sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum akan kepemilikan lahan tersebut, selain harganya mudah dijangkau pengurusannya juga tidak ribet," kata Sabri.

Dia menyebutkan dari 8.042 persil lahan negara ex gemeente yang dikuasai oleh masyarakat, tercatat baru sekitar 81% yang sudah dilepaskan dengan membayar ganti rugi ke Pemkot Makassar.

"Masyarakat kita harapkan agar segera mengurus pelepasan hak dengan membayar ganti rugi ke pemkot melalui Dinas Pertanahan," tutupnya.



(sss)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook