alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Pemkab Bulukumba Gandeng BPK Periksa Alokasi Dana Desa 2019

Eky Hendrawan
Pemkab Bulukumba Gandeng BPK Periksa Alokasi Dana Desa 2019
Pemkab Bulukumba menggandeng BPK terkait pemeriksaan alokasi dana desa atau ADD untuk tahun 2019. Foto: Istimewa.

MAKASSAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Kemitraan dalam pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa. Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat BPK Sulsel di Kota Makassar, Senin (21/10/2019).

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala BPK Sulsel, Wahyu Priyono dan Bupati Bulukumba, AM Sukri A Sappewali dan didampingi oleh Kepala Inspektorat, Kadis PMD dan Kabag Pengelola Keuangan Kabupaten Bulukumba.

Kepala BPK Sulsel, Wahyu Priyono, mengapresiasi capaian Pemkab Bulukumba dalam pengelolaan keuangan daerah yang selama ini mendapatkan opini WTP. Hal itu dianggap suatu keseriusan pemerintah dalam mengelola keuangan yang menjadi sektor penting dalam menjalankan pemerintahan.



"Hari ini sebagai bukti bahwa pemerintah Kabupaten Bulukumba tidak cepat puas atas prestasi yang telah ditorehkan, sehingga Bupati Bulukumba hari ini menggandeng kami untuk bermitra dalam pemeriksaan Alokasi Dana Desa atau ADD Tahun 2019," katanya.

Wahyu mengungkapkan jika baru dua kabupaten yang berani bermitra dengan BPK, kedua kabupaten itu yakni Kabupaten Wajo dan Bulukumba sendiri. Sehingga dengan kesepakatan ini, pihaknya akan memaksimalkan pelaksanaan pemeriksaan keuangan desa.

"Tahun ini kami akan memaksimalkan melaksanakan pemeriksaan di Kabupaten Bulukumba dan semoga kami mampu memeriksa sampai 50 Desa yang ada di sana. Dalam pemeriksaan, kami akan didampingi oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten, sehingga target jumlah desa yang akan diperiksa dapat kita maksimalkan," ujarnya.

Bupati Bulukumba, AM Sukri A Sappewali, menyambut baik kerjasama ini. Pasalnya, dengan masuknya BPK dalam pemeriksaan ADD, diharapkan kepala desa akan semakin memperbaiki diri terkait laporan pelaksanaan pertanggungjawaban ADD di desanya.

"Dengan adanya kerjasama ini, kami harapkan pemerintah desa bisa lebih hati-hati dalam pelaksanaan pengelolaan dana desanya dan laporan Pertanggungjawaban dana desa dapat dilaporkan tepat pada waktunya," ungkapnya.

Pemkab Bulukumba juga berharap dengan adanya kerjasama ini, kepala desa beserta aparatnya bisa belajar lebih banyak tentang pengelolaan dana desa yang baik dan sesuai dengan ketentuan per-Undang-Undangan yang berlaku. Terlebih, setiap tahunnya besaran dana desa semakin meningkat sehingga perlu kehati-hatian dalam pengelolaannya.

"Tidak ada lagi kepala desa yang lambat memasukkan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa pada akhir tahun, sehingga pada awal tahun 2020, kepala desa sudah bisa memanfaatkan dana desa untuk melaksanakan apa yang menjadi program kerja dalam Peraturan Desa tentang APBDesa," terangnya.

Melalui ini, Sukri juga berharap kepada desa yang menjadi sampel dalam pemeriksaan untuk menjadikan momen pemeriksaan ini sebagai wadah bagi Aparat Desa untuk belajar dan memperdalam ilmu tentang pengelolaan keuangan di desa.

"Aparat Desa tidak perlu malu untuk bertanya langsung kepada Auditor BPK jika ada hal-hal yang terkai pelaporan keuangan desa yang belum sepenuhnya diketahui. Pemkab meraih WTP selama 7 kali berturut-turut itu karena hasil bimbingan dari BPK, jadi aparat desa juga harus terbuka dan banyak bertanya jika ada yang belum diketahui," himbaunya.



(tyk)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook