alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Kominfo Sulsel Ikuti Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Nasional

Tim Sindonews
Kominfo Sulsel Ikuti Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Nasional
Diskominfo Sulsel saat mengikuti mengikuti tahapan pemeringkatan keterbukaan informasi secara nasional di Jakarta. Foto: Istimewa

MAKASSAR - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengikuti tahapan pemeringkatan keterbukaan informasi secara nasional di Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Diskominfo-SP Sulsel, Andi Hasdullah memaparkan sejumlah aksi nyata keterbukaan informasi publik di Sulsel.

Hasdullah menjelaskan, capaian kinerja keterbukaan informasi baik itu di level provinsi, kabupaten dan kota, bahkan di desa telah dilakukan oleh pihaknya. Aksi keterbukaan informasi kata Hasdullah, akan mewujudkan pelayanan publik yang makin baik makin terbuka, bersih dan melayani.



Dia juga menjelaskan mengenai inovasi dan kolaborasi yang telah dilakukan pihaknya. Baik dari aspek penguatan regulasi maupun optimalisasi layanan informasi secara digital smart phone dan layanan sekretariat PLID yang membuka akses yang luas kepada publik.

"Kami di Sulsel sudah buat berbagai regulasi yang progresif untuk menjadi payung hukum dalam membumikan keterbukaan informasi di Sulsel. Regulasi yang dibuat sampai menembus keterbukaan informasi di desa-desa," jelas Hasdullah di depan tim penilai dari Komisi Informasi Pusat (KIP) yakni Hendra J Kede, Danardo Sirajuddin, dan Badiul Hadi.

Hasdullah menambahkan, bahwa saat ini Pemprov Sulsel juga sudah membuat SK Sekprov terkait daftar informasi yang dikecualikan. Sehingga PPID maupun masyarakat tidak perlu lagi bingung saat meminta informasi karena sudah ada daftar informasi yang dikecualikan.

"Jadi sudah ada daftarnya apa saja informasi yang dikecualikan. Di luar dari daftar itu, semua adalah terbuka dan wajib diberikan selama pemohon memenuhi syarat," ungkap Hasdullah.

Hasdullah menyampaikan, intensitas sosialisasi keterbukaan informasi ke berbagai komunitas termasuk melakukan Bimtek lintas kabupaten dan kota dan badan publik lainnya sampai interaksi ke ruang publik seperti car free day dilakukan masif.

"Berikutnya Kita tunggu lagi tahap penilaian visitasi di daerah," ungkap Hasdullah.

Pada kesempatan itu, salah seorang tim penilai, Hendra J Kede, memberi catatan untuk seluruh PPID di daerah terkait pemberian layanan informasi kepada masyarakat.

"Dalam memberi informasi mengikuti prosedurnya. Keterbukaan informasi adalah hak masyarakat, dalam meminta informasi tetapi tidak boleh bertindak sebagai penyidik. Misalnya, sampai meminta kuitansi-kuitansi pembayaran. Itu bukan ranahnya, melainkan tugas BPK, Inspektorat, dan pemeriksa lainnya," tandas Hendra.



(man)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook