alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Perumda Air Minum Kota Makassar Konsultasi ke BPKP Sulsel

Vivi Riski Indriani
Perumda Air Minum Kota Makassar Konsultasi ke BPKP Sulsel
Warga melintas di depan menara air Perumda Air Minum Kota Makassar jalan DR Sam Ratulangi, Kamis (24/10/2019). Foto: SINDOnews/Faisal Mustafa

MAKASSAR - Jajaran direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minun Kota Makassar menyambangi Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (24/10/2019).

Tujuannya, untuk berkonsultasi terhadap upaya peningkatan kinerja yang dilakukan manajemen Perumda Air Minum Kota Makassar, sekaligus bersilaturahmi dengan Kepala BPKP Perwakilan Sulsel, Arman Sahri Harahap.

Plt Dirut Perumda Air Minum Kota Makassar, Hamzah Ahmad mengatakan, pihaknya telah menyusun program rencana kegiatan dan target yang akan dilaksanakan beberapa tahun ke depan.



Program ini, kata dia merupakan solusi optimalisasi suplai dan distribusi air pada daerah yang belum mendapatkan jaringan pipa distribusi utama sehingga sangat rawan mendapatkan pasokan air bersih pada musim kemarau.

"Kedatangan kami ini untuk berkonsultasi dan minta petunjuk serta bimbingan teknis supaya apa yang kami kerjakan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak berimplikasi terhadap hukum," kata Hamzah.

Apalagi, saat ini Perumda Air Minum Kota Makassar tengah menjalin perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga dan harus direview sehingga dibutuhkan arahan dari BPKP.

Dia menyebutkan, bimbingan teknis yang dimaksud bertujuan untuk meningkatkan peran satuan pengawas internal (SPI).

"Sehingga perlu diadakan pendidikan dan pelatihan sumber daya di lingkup perusahaan kami agar penguatan kinerja pemeriksa dapat lebih maksimal," ungkapnya.

Sedangkan, Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Arman Sahri Harahap memberikan apresiasi atas langkah yang dilakukan jajaran direksi Perumda Air Minum Kota Makassar.

Sebab, menurutnya ini merupakan bentuk keinginan agar segala kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meski pada dasarkan kegiatan itu untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Hal yang paling penting adalah kesadaran para pejabat dan staf yang bekerja untuk tidak bermain-main pada area yang mungkin bisa menyebabkan kita berurusan dengan Hukum. Makanya harus selalu ada konsultasi pada setiap kegiatan yang melibatkan pihak ketiga agar semua berjalan pada jalur yang benar," tegasnya.



(man)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook