alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

JPU Tuntut Markus Nari Penjara 9 Tahun dan Pencabutan Hak Politik

Okezone
JPU Tuntut Markus Nari Penjara 9 Tahun dan Pencabutan Hak Politik
Politikus Partai Golkar yang juga mantan anggota Komisi II DPR, Markus Nari menggunakan rompi tahanan kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Juli lalu. Foto: SINDOnews/Sutikno

JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) KPK kasus dugaan korupsi proyek e-KTP menuntut terdakwa Markus Nari dengan sembilan tahun penjara. Serta, pencabutan hak politik.

Tuntutan tersebut disampaikan JPU Andhi Kurniawan di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/10/2019).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sejumlah Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 bulan," kata Andhi Kurniawan dikutip dari Okezone.



JPU KPK menjatuhkan tuntutan tersebut karena menilai bahwa Politikus Golkar itu telah secara meyakinkan melakukan praktik korupsi dan merintangi penyidikan kasus pengadaan e-KTP.

Selain pidana pokok, JPU juga meminta Majelis Hakim untuk memberikan pidana tambahan berupa uang pengganti USD900 ribu. Dengan jangka waktu satu bulan setelah putusan tingkat pertama pengadilan.

"Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti maka diganti pidana pejara selama tiga tahun," sambung Andhi.

Tak hanya itu saja, JPU juga meminta Majelis Hakim mencabut hak politik Markus Nari selama lima tahun seusai menjalani pidana pokok.

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung terpidana selesai menjalani masa pemidanaan," pinta JPU KPK.

Markus disangka melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Markus juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana merintangi secara tidak langsung pemeriksaan di sidang perkara korupsi, melanggar Pasal 21 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama.



(man)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook