alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

DPRD Sulsel Tahan Pengesahan Ranperda OPD, Paripurna Hujan Interupsi

Muhaimin
DPRD Sulsel Tahan Pengesahan Ranperda OPD, Paripurna Hujan Interupsi
Paripurna DPRD Sulsel hanya mengesahkan dua dari tiga ranperda yang dijadwalkan untuk disahkan pada hari ini. Foto: Humas DPRD Sulsel.

MAKASSAR - Rapat paripurna DPRD Sulsel kembali tak berjalan mulus, Kamis (31/10/2019). Hujan interupsi lagi-lagi menghiasi rapat paripurna yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Paripurna sedianya diagendakan mengesahkan tiga ranperda. Namun belakangan, DPRD Sulsel hanya mengesahkan dua ranperda saja. Adapun Ranperda perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) batal disahkan.

Dua ranperda yang disahkan yakni perda fasilitasi percepatan pembangunan desa dan perda penyelenggaraan pelabuhan pengumpan regional. Sementara ranperda tentang perubahan perda Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah batal disahkan.

Imbasnya, rapat paripurna hujan interupsi dari mayoritas fraksi. Anggota fraksi PDIP, Rudy Pieter Goni menjadi dewan yang pertama melakukan interupsi. Menurut dia, undangan yang diedarkan mengagendakan juga pengesahan perda perubahan OPD. Namun saat paripurna, pimpinan hanya mengesahkan dua ranperda.



“Di dalam undangan yang kami terima, kan ada tiga ranperda yang disahkan. Ini kenapa hanya ada dua yang disahkan? Kami di sini hanya butuh penjelasan. Apa alasannya? Jangan-jangan ada apanya? Atau apa-apa ada?” kata Rudy.

Interupsi kemudian dilanjutkan oleh Irwan Hamid dari fraksi PKB. Menurut dia, bila perda OPD tidak disahkan akan berdampak secara berkesinambungan. Tatib akan tertunda disahkan juga akan menghambat pembahasan AKD dan APBD nanti.

"Di tatib itu mengatur mitra komisi, masa kita mau pakai nomenklatur OPD lama sementara ada ranperda perubahannya. Ini kan harusnya jangan ditunda. Sudah difasilitasi Kemendagri itu ranperdanya dan harus segera disahkan," ungkap Irwan.

Andi Sugiarti Mangun Karim dari fraksi PPP juga melayangkan interupsi. Dia mengaku sependapat dengan apa yang disampaikan Rudy dan Irwan.

“Saya sependapat dengan pandangan dua orang terdahulu. Kita tidak bisa menafikkan keberadaan perda OPD ini, karena ini menjadi dasar kita melaksanakan tugas ke depan. Kita diperhadapkan dengan dua agenda ke depan, dan itu tidak bisa jalan kalau OPD ini tidak bisa ditetapkan. Idealnya OPD dulu yang kita tetapkan, baru ditetapkan tatib,” tegasnya.

Tak berselang lama, Sri Rahmi selaku Ketua Fraksi PKS juga meminta interupsi. Dia mengaku memang tak hadir dalam rapim sebelum paripurna, namun hanya mengutus anggotanya Ismail Bachtiar.

“Harapan kami bahwa agenda rutin di DPRD segera berjalan. Kami menginginkan agar ranperda OPD segera ditetapkan karena menurut kami itu (pembahasannya) semua sudah selesai. Sama dengan dua ranperda yang kita tetapkan hari ini. Setelah itu, kita masuk tatib dan semua agenda bisa kita jalankan. Kita juga dihadapkan dengan agenda RAPBD yang sangat mendesak,” ujarnya.

Ketua Fraksi PAN, Syamsuddin Karlos juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh dewan sebelumnya. Bahkan dia meminta agar ranperda OPD segera disahkan, tanpa menunggu tatib.

“Apa yang disampaikan teman-teman ini, kalau bisa jangan menunggu tatib. Kalau bisa besok dan atau ada waktunya pak gubernur kita tetapkan. Karena ini sangkut paut dengan yang lain-lainnya, sehingga dalam rapat tadi kita ketahui dari fraksi ada tiga ranperda yang akan ditetapkan hari ini. Kenapa hanya ada dua? Sehingga saya minta nanti pimpinan tidak memperlama ini,” tandasnya.

Legislator Golkar, Rahman Pina berbeda sikap. Dia mengatakan seharusnya anggota fraksi yang tidak mengetahui alasan ranperda OPD belum disahkan ditanyakan ke pimpinan fraksi yang hadir dalam rapat pimpinan DPRD.

"Jadi jangan seolah-olah bahwa Pimpinan DPRD yang salah, karena dalam rapat pimpinan ada utusan fraksi. Harusnya ditanyakan ke mereka yang mewakili fraksi," ungkap mantan legislator DPRD Makassar ini.

Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari, akhirnya bersikukuh hanya mengesahkan dua ranperda. Ina mengetuk palu sidang setelah hujan interupsi cukup panjang dan tidak ada kesepakatan. "Kami putuskan hanya dua ranperda disepakati. Sidang paripurna ditutup," jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Muzayyin Arif, saat dimintai tanggapannya usai paripurna menuturkan memang saat rapim, ada beberapa fraksi yang menolak pengesahan Ranperda OPD. Salah satu alasannya karena ada mekanisme yang belum dilalui. Seperti hasil kerja pansus ranperda OPD belum dibahas khusus secara tersendiri di tingkat rapim.

"Jadi diminta ada rapim khusus yang bahas soal perda OPD. Meskipun sebenarnya ranperda ini sudah melalui fasilitasi Kemendagri. Dinamikanya begitu. Tetapi kita yakin satu dua hari kedepan sudah bisa tuntas," bebernya.

Dia menjelaskan, pengesahan ranperda OPD memang mendesak. Tapi masih ada yang perlu ditinjau. Salah satunya adanya perubahan nomenklatur sehingga di pasal yang mengatur mitra komisi di rancangan tatib juga mesti diubah. Dimana hal ini juga akan berdampak di pembahasan APBD.

"Jangan sampai ada OPD masih dianggarkan di APBD 2020 padahal ternyata sudah dihapus. Jadi memang mesti didahulukan. Pembahasan APBD direncanakan paling lambat mulai 12 November nanti," tegasnya.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, yang menghadiri rapat paripurna berjanji akan segera menindak lanjuti dua perda yang baru dan siap diimplementasikan. Namunsoal penundaan pengesahan ranperda OPD, dia enggan menanggapinya. "Maaf ya saya buru-buru. Masih ada agenda lain," tutupnya.



(tyk)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook