alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Pemkab-Bawaslu Maros Sepakati Biaya Pengawasan Pilkada Rp11,4 Miliar

Najmi Limonu
Pemkab-Bawaslu Maros Sepakati Biaya Pengawasan Pilkada Rp11,4 Miliar
Pemkab dan Bawaslu Maros sudah menekan NHPD terkait anggaran pengawasan Pilkada Maros 2020. Foto/SINDOnews/Najmi Limonu.

MAROS - Pemkab dan Bawaslu Maros akhirnya menyepakati anggaran untuk pengawasan pilkada tahun depan sebesar Rp11,4 miliar. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) pada hari ini, Jumat (1/11/2019).

NPHD terkait dana pengawasan Pilkada Maros diteken langsung oleh Bupati Hatta Rahman dan Ketua Bawaslu Sufirman. Penandatanganan NPHD dilaksanakan di ruang kerja Kantor Bupati Maros, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Turikale.

Biaya pengawasan Pilkada Maros sempat menjadi polemik karena Pemkab dan Bawaslu tidak mencapai kata sepakat mengenai besaran anggaran. Bawaslu mulanya menginginkan dana pengawasan setidaknya Rp15 miliar, tapi Pemkab tidak bisa menyanggupi.



"Ya sudah disepakati, besaran anggarannya itu Rp11,4 miliar untuk gelaran Pilkada Maros tahun depan," kata Ketua Bawaslu Maros, Sufirman.

Menurutnya, anggaran ini lebih besar bila dibandingkan pilkada 2015 lalu yang hanya berkisar Rp2 miliar lebih. Selain anggaran, juga ada sejumlah kesepakatan antara Pemkab dan Bawaslu Maros. Di antaranya yakni pengadaan mobiler sekretariat panwascam, aula pelatihan fullday dan halfday.

Termasuk akan ada bantuan satu unit mobil operasional untuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Mobil operasional tersebut, kata dia, akan digunakan oleh pihak Gakkumdu selama tahapan Pilkada Maros mendatang.

Bupati Maros, Hatta Rahman, mengungkapkan pihaknya akhirnya menyepakati anggaran pengawasan pilkada untuk Bawaslu Maros sebesar Rp11,4 miliar setelah melakukan rasionalisasi. Pemkab Maros berharap anggaran itu dapat dioptimalkan dalam mensukseskan pesta demokrasi.

"Setelah ada rasionalisasi, maka kita laksanakan NPHD. Harapan kita anggaran ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin agar Pilkada Maros berjalan lancar," ujar Hatta.

Hatta mengakui Bawaslu Maros mengusulkan anggaran sebesar Rp15 miliar. Namun setelah dilaksanakan rasionalisasi, anggaran yang disepakati sebesar Rp 11,4 miliar.

Sebelumnya, KPU Maros telah lebih dulu melakukan penandatanganan NPHD dengan Pemkab Maros. Pada Pilkada Maros tahun depan, KPU keciprat anggaran Rp 31,1 miliar. Tahap awal, anggaran sebesar Rp 1,5 miliar akan dikucurkan tahun ini kepada KPU Maros dan selebihnya menyusul tahun depan.

Pilkada Maros diketahui baru digelar pada September 2020, seiring bakal berakhirnya masa jabatan Hatta Rahman dan Harmil Mattotorang sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maros.



(tyk)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook