alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Gubernur Sulsel Minta Dewan Fokus Rampungkan APBD 2020

Muhaimin
Gubernur Sulsel Minta Dewan Fokus Rampungkan APBD 2020
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari pada rapat paripurna DPRD Sulsel. Foto: SINDOnews/Muhaimin.

MAKASSAR - Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Sulsel telah resmi ditetapkan. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 pun menjadi fokus anggota dewan untuk segera dirampungkan.

Hal itu sesuai instruksi Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah yang juga menghadiri langsung rapat paripurna, Jumat (1/11/2019). Dia meminta agar legislator ini segera fokus menyelesaikan APBD 2020.

“AKD sudah disahkan, dan OPD juga sudah disetujui. Di depan mata kita, waktu kita tinggal beberapa bulan. Pembahasan APBD menjadi tugas pokok kita bersama,” pinta Nurdin dalam sidang paripurna.



Mantan Bupati Bantaeng dua periode ini menilai, penetapan AKD DPRD Sulsel merupakan langkah yang strategis. Olehnya itu tak ada lagi hambatan untuk segera menuntaskan pembahasan APBD 2020.

“AKD ini adalah langkah yang sangat strategis kita lakukan supaya kita fokus di APBD 2020. Saya sampaikan terimakasih,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Darmawangsyah Muin mengatakan, dengan terbentuknya AKD, pihaknya bakal mengebut pembahasan Rancangan APBD 2020. Dia optimis RAPBD 2020 bakal tuntas dikebut sebelum tenggat waktu yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagari) yakni pada 30 November 2019.

“APBD 2020 tentu kita akan genjot untuk menyelesaikannya. Paling lambat itu tanggal 27 November kita agendakan sudah selesai dan paripurna. Kalaupun harus molor paling lambat itu sekitar 29 (November),” ucap Wawan sapaannya.

Politisi dari Gerindra ini mengaku pimpinan dewan telah memiliki jadwal yang sudah diatur dengan baik untuk menuntaskan RAPBD 2020 tepat waktu. Pada dua pekan depan, pihaknya meminta agar Nurdin telah memasukkan nota keuangan ke DPRD.

“Nanti tanggal 12 (November) itu kita akan minta pak gubernur memasukkan nota keuangan, sekaligus pengesahan tatib DPRD dan pimpinan AKD. Besoknya 13 (November) kita akan lakukan pandangan umum fraksi. Dan tanggal 14 (November) kita akan melakukan jawaban gubernur terkait dengan pandangan umum fraksi,” tuturnya.

Setelah itu lanjut Wawan, anggota dewan akan mengikuti orientasi dari Kemendagri. Menurutnya, agenda ini penting dan wajib bagi legislator di awal-awal periodenya.

“Tanggal 21 (November) kita akan lakukan pembahasan di banggar dan menyerahkan (nota keuangan) itu ke pokja banggar untuk melakukan pembahasan. Jadi longgarji waktunya, InsyaAllah,” terangnya.

Adapun AKD dibentuk untuk membantu mewujudkan program dan kebijakan DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12/2018 Pasal 31 ayat 5. Kata Wawan, pembagian AKD dan Badan-badan sudah proporsional dan berkeadilan.



(tyk)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook