alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

PLTSa Makassar Ditarget Mulai Beroperasi pada 2022

Vivi Riski Indriani
PLTSa Makassar Ditarget Mulai Beroperasi pada 2022
TPA Antang/Tamangapa menjadi lokasi pembangunan PLTSa Makassar. Foto: SINDOnews/Maman Sukirman

MAKASSAR - Pemerintah memproyeksikan akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di 12 kota di Indonesia. Makassar merupakan salah satu kota yang jadi prioritas. Jika tidak ada halangan, PLTSa Makassar ditarget mulai beroperasi pada tahun 2022.

Proyek PLTSa Makassar akan memanfaatkan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala. Diketahui, TPA tersebut mengalami kebakaran hebat pada pertengahan September lalu.

Proyek PLTSa Makassar sendiri membutuhkan anggaran sebesar Rp2 triliun dengan luas lahan sekitar 4 hektare. Sedangkan lahan TPA Tamangapa saat ini hanya 2,3 hektare. Rencananya 1,7 hektare sisanya dibebaskan tahun depan.



Proyek PLTSa Makassar ini sudah dibahas dalam forum internasional Invesment Forum On Waste Management 2019 di Hotel Gammara, Makassar, Kamis (7/11/2019) kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri delegasi dari 16 negara dan dibuka oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

Hadir pada pertemuan tersebut seperti Wakil Duta Besar Jerman Hendrik Barkeling, Wakil Duta Besar Afganistan Khalil Rahman Resteen, Konsulat Jenderal Amerika Serikat Ted Kulongoski, perwakilan Kedutaan Besar Selandia Baru, perwakilan dari JICA Jepang. Kemudian delegasi dari Filipina, Australia, Denmark, China, Taiwan, Korea Selatan, Spanyol, dan Inggris.

Bukan cuma dari luar negeri, berbagai perwakilan berbagai kota di Indonesia juga hadir dalam forum internasional tersebut seperti, Makassar dan Parepare (Sulsel), Tual (Maluku), Pekalongan (Jawa Tengah), Banda Aceh dan Langsa (Acah), Balikpapan (Kalimantan Timur), dan Bukit Tinggi (Sumatera Barat).

Sedangkan pemerintah pusat diwakili Direktur Pengelolaan Sampah Kementeria Lingkungan Hidup Novrizal Tahar dan Direktur Perencanaan Infrastruktur Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Heldy Satria Putra.

Nurdin Abdullah di depan delegasi dari berbagai negara menaruh harapan besar agar forum internasional tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan di Indonesia dan Sulawesi Selatan pada khususnya.

“Kami berharap, forum ini menjadi ajang untuk kita bersama-sama merumuskan apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan sampah di Sulawesi Selatan ini bahkan Indonesia,” katanya.

Khususnya di Sulsel, ia menyerukan kepada seluruh wali kota dan bupati agar lebih gencar lagi mengajak masyarakat serta menggalakkan program kebersihan lingkungan. Termasuk salah satunya pengelolaan sampah. “Kita membutuhkan ada keinginan tulus dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan sampah,” ujar mantan bupati Bantaeng itu.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Kota Makassar, Saharuddin Ridwan menyampaikan jika outline business case (OBC) PLTSa Makassar sudah diselesaikan oleh konsultan KEITI dari Korea.

Hasil kajian kata dia sudah dikirim ke pemerintah pusat yakni Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan BKPM. “Selanjutnya, pemkot akan menyurat ke Bappenas untuk pelaksanaan market sounding," ujar Saharuddin.

Ditargerkan, PLTSa Makassar diprediksi akan menghasilkan 10 megawatt listrik dari produksi sekitar 1.000 ton sampah per hari. Anggaran pembangunan PLTSa Makassar ditaksir mencapai Rp2 triliun.

Market sounding atau penjajakan minat pasar, lanjut Saharuddin bertujuan untuk melihat sejauh mana OBC yang ditawarkan ke calon investor, mulai dari lahan yang akan digunakan, besaran tiping fee, perizinan hingga sistem pengelolaan sampahnya.

Saharuddin berharap agar pelaksanaan market sounding bisa secepatnya dilakukan. Sehingga proses feasibility studi PLTSa bisa dimulai Januari 2020. “Setelah market sounding nanti akan dilanjutkan ke proses feasibility study (FS) dan proses tender. Mudah-mudahan tahun ini market soundingnya, karena Januari tahun depan itu FS kita sudah harus jalan," ujarnya.

Skema Pembiayaan
Dia melanjutkan skema yang akan digunakan dalam proyek PLTSa Makassar yakni Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sehingga tidak semua anggaran dibebankan ke APBD tetapi juga bisa mendapatkan bantuan dari Kementrian Keuangan berupa biaya layanan pengolaan sampah(BLPS) dan investor.

Hal penting dalam sistem KPBU adalah bantuan total tiping fee atau biaya yang harus dikeluarkan untuk pengelolaan sampah di TPA nantinya. Misalnya, tiping fee yang ada di OBC yaitu Rp580.000 per ton. Artinya, kalau Rp580.000 per ton di kali 1.000 ton per hari, berapa ratus juta anggaran yang harus dikeluarkan pemkot per harinya.

Dalam regulasi, tiping fee menggunakan APBD sehingga harus ada persetujuan dari DPRD Makassar dalam bentuk peraturan daerah (perda). “Kalau dengan sistem KPBU dari total itu 49% bantuan dari APBN melalui Kementrian Keuangan dan 51% dari APBD Pemkot Makassar. Jadi, butuh persetujuan dari DPRD untuk tiping fee ini dan itu harus dalam bentuk perda,” ujar Saharuddin.

Menurutnya, syarat untuk pelaksanaan market sounding sudah tidak ada kendala. Sehingga prosesnya harus dipercepat agar perda yang mengatur terkait besaran tiping fee yang harus dibayarkan pemkot bisa secepatnya rampung.

Apalagi proses kontruksi memakan waktu sekita dua tahun. Sehingga kata Saharuddin, jika tender dimulai pada 2020 maka otomatis pembangunannya baru akan dimulai pada 2021 dan efektif beroperasi 2022 mendatang.

Adapun Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb menyatakan ditunjuknya Makassar sebagai salah satu kota percontohan percepatan PLTSa didasarkan atas kondisi sampah yang ada memang sudah harus mendapat penanganan yang serius. Iqbal menyebut produksi sampah di Makassar setiap hari sekitar 1.131 ton, perbulan sebanyak 33.000 ton per bulan, 407.000 ton per tahun.

Karena itu kata dia, forum International Investment Forum on Waste Management 2019 membahas seputar permasalahan dan penanganan sampah perkotaan. “Ini untuk mempertemukan perusahaan pengelolaan sampah baik pemerintah maupun non pemerintah serta lembaga negara lainnya untuk bagaimana ke depan kita bisa menjajaki kerjasama khususnya di PLTSa,” pungkasnya.



(tyk)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook