alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada 2020 Kembali Diusulkan KPU dalam RUU

Okezone
Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada 2020 Kembali Diusulkan KPU dalam RUU
KPU kembali mengusulkan untuk melarang eks koruptor ikut Pilkada 2020. Foto: Ilustrasi

JAKARTA - Larangan bagi eks narapidana korupsi untuk maju dalam Pilkada 2020 kembali diusulkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan larangan tersebut dalam revisi UU Pilkada.

Ketua KPK RI, Arief Budiman mengusulkan larangan tersebut karena telah menemukan peristiwa atau bukti baru setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan aturan KPU tersebut dalam Pemilu serentak 2019.

"Kenapa yang sekarang sudah ada pengalaman itu kok masih mengusulkan. Pertama karena ada novum baru, ada fakta baru yang dulu menjadi argumentasi dan sekarang patah argumentasi itu," kata Arief di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/11/2019).



Arief menuturkan, KPU menemukan bahwa calon yang sudah ditahan masih bisa memenangkan Pilkada. Napi koruptor, sambung dia, masih memiliki pengaruh untuk memerintahkan timsesnya untuk memenangkan orang yang akan menggantikannya.

"Lha padahal orang yang sudah ditahan ini ketika terpilih, dia tidak bisa memerintah, yang memerintah kan orang lain, digantikan orang lain. Jadi sebetulnya apa yang dipilih oleh pemilih menjadi sia-sia karena yang memerintah bukan yang dipilih, tetapi orang lain," jelasnya.

Arief menerangkan, fakta napi yang sudah ditahan namun masih bisa memangkan Pilkada terjadi di Tulungagung, dan Pilgub Maluku Utara.

"Yang kedua, ada argumentasi kalau sudah ditahan dia sudah menjalani kan sudah selesai, sudah tobat, tidak akan terjadi lagi. Tetapi faktanya Kudus itu kemudian, sudah pernah ditahan, sudah bebas, nyalon lagi, terpilih, korupsi lagi," sambung dia.

Arief berharap, narasi soal bukti baru ini bisa mementahkan gugatan yang ada di MK nantinya. Sehingga, usulan KPU itu bisa diatur di Pilkada serentak 2020.

"Argumentasi berikutnya adalah kalau Pileg mewakili semua kelompok, ya udahlah siapapun, kelompok apapun harus diwakili. Tetapi pemilihan kepala daerah hanya memilih satu orang untuk menjadi pemimpin bagi semuanya. Maka kami ingin satu orang itu betul-betul mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sekaligus menajadi contoh yang baik," tutur Arief.

Arief menerangkan, KPU mau agar setiap calon kepala daerah di Pilkada 2020 nanti, punya rekam jejak yang baik. Terlebih, kata dia, wacana pelarangan bagi napi koruptor tidak mendapatkan penolakan seperti pada Pileg.

"Melihat perdebatan ini sudah tidak sekeras dulu lagi, pembahasan kita saya rasa semakin banyak yang punya nafas yang sama, punya rasa yang sama, ya kita butuh yang ini. Tapi siang ini kita masih melakukan pembahasan lagi di dpr dan pemerintah di komisi II," pungkasnya.



(man)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook