alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Larang Liputan, Pegawai ATR/BPN Pangkep Sebut Wartawan Preman

Muhammad Subhan
Larang Liputan, Pegawai ATR/BPN Pangkep Sebut Wartawan Preman
Salah seorang pegawai ATR/BPN, Suryadi Irfandi mengusir wartawan dengan nada keras, dan menyebut wartawan dengan sebutan preman. Foto : Fajar.co.id/Doc

PANGKEP - Rapat negosiasi yang berlangsung antara Satker KA dengan pemerintah daerah, diwarnai insiden pelarangan liputan oleh pegawai ATR/BPN Pangkep. Dua pegawai ATR/BPN pun berjaga di depan pintu masuk aula pertemuan ATR/BPN, melarang awak media untuk masuk, alasannya pertemuan itu tertutup bagi media.

Padahal sebelumnya musyawarah ganti rugi lahan milik warga tidak pernah mendapat aksi penolakan sebab berlangsung di masing-masing kecamatan dan desa/kelurahan.

"Ini tertutup, tidak boleh ada wartawan masuk, hanya yang ada undangan saja yang boleh masuk ke ruang rapat," ucap salah seorang pegawai ATR/BPN, Suryadi Irfandi.



Tidak hanya itu, Suryadi juga mengusir wartawan dengan nada keras, dan menyebut wartawan dengan sebutan preman. "Kau seperti preman saja, tidak boleh masuk ke ruangan," ucapnya dengan nada tinggi sambil menghadang awak media tepat depan pintu masuk.

sementara itu, sebanyak 179 fasilitas umum dan fasilitas sosial terdampak proses pembebasan lahan untuk pembangunan rek kereta api (KA) tidak mendapat ganti rugi dari pemerintah.

Fasum dan fasos tersebut diantaranya, sekolah, jalan, masjid, saluran air, kuburan dan pasar.

"Dalam Pasal 82 jelas, untuk fasum dan fasos digantikan dengan tanah, bangunan atau relokasi," ungkap Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor BPN/ATR Kabupaten Pangkep, Muhammad Ahsan, Selasa (12/11/2019).

Sebelumnya, pihak Satker KA melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah terkait hal itu. Ahsan mengungkapkan, untuk fasum dan fasos tersebut pihak satker KA akan melakukan penggantian sesuai dengan bangunan yang terkena dampak.

"Tidak ada uang ganti rugi. Kita akan aple to aple. Kalau sekolah kita akan ganti dengan sekolah, pasar dengan pasar begiti aturannya," kata Ahsan.

Soal batas waktu, pihaknya menyerahkan kepada pihak Satker KA dan pemerintah daerah untuk mengatur jadwal secepatnya mengingat target pembangunan jalur rel KA yang mepet.

"Kami BPN hanya fasilitator, keputuaan soal kapan itu kita serahkan kepada satker dan pemda. Kami hanya imbau agar dilakukan secepatnya karena masih ada proses lain yang harus dilakukan," kata Ahsan.



(sss)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook