alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Kopel: Sepertinya Staf Mau Menguasai DPRD Bulukumba!

Eky Hendrawan
Kopel: Sepertinya Staf Mau Menguasai DPRD Bulukumba!
Sejumlah anggota Banggar saat menggelar rapat pembahasan KUA dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bulukumba beberapa waktu yang lalu. Foto: SINDOnews/Eky Hendrawan

BULUKUMBA - Komite Pemantau Legislatif (Kopel) menyoroti sikap sejumlah staf sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba. Hal itu setelah mereka dianggap memutuskan sepihak, bahwa rapat komisi dengan mitra kerja dalam pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2020 dilakukan secara tertutup.

Dalam rilis yang diterima SINDOnews, Kopel menemukan sesuatua yang tidak lasim saat rapat komisi dengan mitra kerja dalam pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2020, Rabu (13/11/2019). Di mana, semua rapat yang seharusnya menurut Kopel terbuka untuk umum, malah dinyatakan tertutup oleh staf tertentu DPRD di bagian Humas dan Komisi.

Berdasarkan pantauan Kopel Bulukumba, beberapa tim pemantau dilarang oleh staf DPRD untuk memantau jalannya persidangan dengan alasan tertutup. Padahal, berdasarkan keterangan sejumlah pimpinan komisi, rapat pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2020 dilakukan secara terbuka.



Di Komisi C misalnya, awalnya staf mengatakan rapat tertutup, namun Pimpinan DPRD dari Gerindra, Patudangi Azis, menyatakan rapat adalah rapat terbuka. Begitupun dengan ketua Komisi C, Udin Hamzah menyatakan rapat Komisi C terbuka.

"Sepertinya ini staf mau menguasai DPRD. Bahkan setelah rapat berakhir, staf Humas, Ibu Pipi kembali melobi anggota DPRD untuk menyatakan rapat besok tertutup untuk umum,” beber Tim Pemantau DPRD Kopel Bulukumba, Surya, melalui rilis, Kamis (14/11/2019).

Surya melanjutkan, beberapa anggota Komisi C DPRD Bulukumba bahkan tidak keberatan dengan metode pemantauan yang dilakukan oleh Kopel.

Sementara itu, di Komisi A, rapat sudah ditetapkan terbuka oleh pimpinan. Namun, staf Humas meminta tim pemantau keluar ruangan dengan alasan ada pembahasan penting yang memuat rapat harus dilakukan tertutup.

"Tapi anehnya, pimpinan sidang dan peserta rapat tidak ada yang mengusulkan rapat tertutup, hanya staf yang menyatakan rapatnya tertutup. Ini ada apa sebenarnya, staf seolah mau menguasai DPRD," terangnya.

Begitu pun di Komisi B, pemantauan rapat tidak bisa dilakukan karena sejak awal staf menyampaikan rapat tersebut adalah rapat tertutup.

Berbeda dengan Komisi D, pimpinan rapat yang memang melarang siapapun masuk ruangan kecuali peserta rapat.

"Ini ada apa, kok rapatnya tertutup. Padahal yang dibahas itu adalah kepentingan publik, bukan rahasia negara," kritik Surya.

Surya mengingatkan, berdasarkan PP 12/2018 setiap rapat di DPRD bersifat terbuka termasuk rapat di komisi. Andai ada rapat tertutup, menurut dia, itu bukan karena keinginan DPRD, melainkan karena UU, terutaman UU KIP.

Dengan tertutupnya rapat di Komisi D, kata Surya, Pimpinan Komisi D dianggap mengabaikan hak publik untuk mendapatkan informasi secara cepat dan murah. Selain itu, juga telah mengabaikan prinsip transparansi sebagai salah satu prinsip dalam penyusunan APBD. KUA PPAS merupakan pedoman untuk penyusun APBD 2010.

"Harusnya DPRD membuka ruang bagi masyarakan untuk ikut menyaksikan pembahasan KUA PPAS tersebut baik secara langsung maupun melalui media sosial yang disiarkan secara langsung," imbuh Surya.

Atas kejadian tersebut, Kopel Bulukumba mendesak Pimpinan DPRD untuk mengevaluasi sistem fasilitasi sekretariat DPRD.

"Sekretariat harus paham tugasnya, jangan bertindak seperti anggota DPRD atau bahkan melewati kewenangan DPRD. Harusnya humas dapat menyiarkan langsung rapat-rapat seperti ini, bukan melarang, dengan disiarkannya secara langsung rapat-rapat di DPRD, selain sebagai pemenuhan hak publik untuk mendapatkan informasi, juga memberikan dampak positif bagi DPRD,” kata Surya.



(man)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook