alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Dewan Tantang Pemkot Makassar Buka Data Tenaga Kontrak

Vivi Riski Indriani
Dewan Tantang Pemkot Makassar Buka Data Tenaga Kontrak
DPRD Makassar menantang Pemkot Makassar untuk buka-bukaan soal data terkait tenaga kontrak. Foto/Ilustrasi

MAKASSAR - DPRD Kota Makassar menantang Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk buka-bukaan terkait data tenaga kontrak. Sebab, dicurigai banyak tenaga kontrak yang fiktif yang beredar dikarenakan jumlahnya terus mengalami pembengkakan setiap tahun.

Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusli, mengaku selama lima tahun duduk sebagai anggota dewan, pihaknya belum pernah memegang data terkait jumlah tenaga kontrak di Pemkot Makassar.

Padahal, data itu dinilai penting untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas eksekutif. Apalagi saat ini pemerintah kota mengusulkan anggaran sebesar Rp400 miliar untuk gaji tenaga kontrak untuk tahun 2020 mendatang.



“Komisi A saja tidak pernah pegang data. Kita pertanyakan mana datanya, karena itu fungsi pengawasan kita sebagai anggota dewan. Apalagi tahun depan ada penambahan gaji makanya kita mau tahu berapa anggaran yang harus disiapkan," kata Rusli di Makassar.

Dewan, lanjut dia, perlu mengetahui berapa jumlah tenaga kontrak yang ada di Pemkot Makassar saat ini. Sebab, dicurigai masih banyak tenaga kontrak yang sudah keluar tapi masih terdata sebagai pegawai pemerintah.

“Tenaga kontrak inikan pasti sudah banyak yang keluar, kita mau tahu apakah sudah dikeluarkan atau masih ada namanya, itu yang mau kita telusuri," tuturnya.

Meski begitu, menurut dia keberadaan tenaga kontrak tidak bisa dikesampingkan sebab sudah menjadi kebutuhan. Hanya saja, kata dia jumlah itu harus disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah.

“Tenaga kontrak itu banyak karena memang dibutuhkan tenaganya cuma harus diminimalisir. Tidak bisa juga kebutuhan hanya 70 kemudian dipaksakan 80 bahkan sampai 90 orang. Jadi disesuaikan saja sesuai peruntukannya," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, M Ansar, menampik adanya tenaga kontrak fiktif yang beredar di Pemkot Makassar. Sebab, pendataan oleh Pemkot dinilai sudah matang dan sesuai prosedur.

“Tidak ada yang seperti itu karena proses pendataannya dilakukan dengan online dan offline. Nah, absensi digital yang kami terapkan itu juga menegaskan hal itu," ucapnya.

Ansar mengklaim, verifikasi data terkait tenaga kontrak sudah dilakukan sejak lama dan ketat. Hasil tersebut menjadi bahan dalam pembuatan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk tahun 2020.

Diketahui, berdasarkan data yang ada jumlah tenaga kontrak dengan status tenaga kontrak waktu terbatas (TKWT) sekitar 8.700 orang. Mereka tersebar di lingkup Pemkot Makassar. Sebanyak 2.328 orang diantaranya merupakan tenaga kontrak yang bekerja sebagai tenaga pendidik.

“Datanya sudah lama ada, tidak boleh kalau baru mau didata. Karena kita tiap hari terima datanya dari SKPD," bebernya.



(tyk)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook