alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Dua Opsi Kenaikan Gaji Tenaga Kontrak di Pemkot Makassar

Vivi Riski Indriani
Dua Opsi Kenaikan Gaji Tenaga Kontrak di Pemkot Makassar
Pemkot Makassar memiliki dua opsi kenaikan gaji tenaga kontrak di lingkup pemerintahannya. Foto/Ilustrasi

MAKASSAR - Gaji tenaga kontrak alias honorer lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dipastikan mengalami kenaikan pada 2020. Hanya saja, pemerintah belum memastikan nominalnya. Sejauh ini, masih ada dua opsi kenaikan gaji tenaga kontrak yang sedang dikaji.

Opsi pertama, gaji tenaga kontrak dinaikkan menjadi Rp1,5 juta dari sebelumnya hanya Rp1 juta per bulan. Kenaikan gaji dengan nominal itu masih memungkinkan mereka mendapatkan honor kegiatan yang nilainya variatif.

Opsi kedua, gaji tenaga kontrak dinaikkan menjadi Rp3 juta, tapi tidak lagi mendapatkan honor kegiatan. Kedua opsi ini masih dipertimbangkan penerapannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.



“Kalau Rp1,5 juta mereka masih dapat honor kegiatan, tapi kalau Rp3 juta itu tidak ada lagi honor baik kegiatan maupun bulanan. Tapi itukan kita masih harus lihat dulu bagaimana kemampuan daerah," kata Sekretaris Daerah Pemkot Makassar, M Ansar.

Guna merealisasikan kenaikan gaji tenaga kontrak, Pemkot Makassar sendiri sudah mengalokasi anggaran besar untuk tahun depan. Mereka mengusulkan anggaran Rp400 miliar untuk gaji tenaga kontrak yang berjumlah ribuan orang.

Usulan pemerintah mengajukan dana besar itu menuai sorotan dari DPRD Makassar. Pihak dewan mempertanyakan data tentang tenaga kontrak yang terkesan disembunyikan. Dewan curiga banyak tenaga kontrak fiktif.

Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusli, mengaku selama lima tahun duduk sebagai anggota dewan pihaknya belum pernah memegang data terkait jumlah tenaga kontrak di Pemkot Makassar.

Padahal, data itu dinilai penting untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas eksekutif. Apalagi saat ini pemerintah kota mengusulkan anggaran sebesar Rp400 miliar untuk gaji tenaga kontrak untuk tahun 2020 mendatang.

“Komisi A saja tidak pernah pegang data. Kita pertanyakan mana datanya, karena itu fungsi pengawasan kita sebagai anggota dewan. Apalagi tahun depan ada penambahan gaji makanya kita mau tahu berapa anggaran yang harus disiapkan," ujarnya.



(tyk)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook