alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Bahas Realisasi APBD 2019, Tiga Komisi DPRD Raker Bersama OPD

Joni Lembang
Bahas Realisasi APBD 2019, Tiga Komisi DPRD Raker Bersama OPD
Komisi 1 rapat kerja bersama Inspektorat di ruang rapat kerja Komisi. Foto: Sindonews/Joni Lembang

TORAJA - Pascaalat kelengkapan dewan (AKD) terbentuk, tiga Komisi DPRD Tana Toraja menggelar rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerjanya.

"Raker dilaksanakan di ruang rapat kerja masing-masing Komisi dan dipimpin langsung Ketua Komisi," ujar Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Tana Toraja, Yohanis Napan.

Dia mengatakan ada tiga Komisi di DPRD Tana Toraja, yakni Komisi 1 membidangi pemerintahan, kecamatan dan kelurahan/desa, Komisi 2 membidangi Pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan dan Komisi 3 menbidangi pembangunan dan infrastruktur.



Raker Komisi dengan mitra kerjanya tersebut guna mengetahui sejauh mana realisasi program kerja yang sudah dilaksanakan setiap OPD di lingkup pemerintah kabupaten Tana Toraja di tahun anggaran 2019. Komisi juga mempertanyakan kendala yang dihadapi OPD dalam pelaksanaan program kegiatan yang didanai anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2019.

Raker juga membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan OPD di tahun 2020. Mengingat, pembahasan rancangan APBD 2020 segera dibahas di lembaga DPRD.

"Tiga Komisi juga melakukan kunjungan lapangan berkaitan dengan persoalan yang berkembang di masyarakat untuk dicarikan solusinya," kata Yohanis Napan.

Ketua Komisi 1 DPRD Tana Toraja, Stefanus Maluangan mengatakan, salah OPD yang diundang adalah Inspektorat berkaitan dengan dugaan pungutan liar (pungli) pinjam pakai alat berat berupa excavator Dinas Pertanian di kecamatan Simbuang. Belakangan, pengelolaan alat berat itu diambil alih oleh pemerintah kecamatan. Masyarakat yang ingin memakai alat berat itu dibebani biaya sewa Rp300.000 per jam.

Inspektorat mengakui, kata Stefanus, sudah menurunkan tim melakukan investigasi terkait pinjam pakai alat berat itu karena diduga kuat, biaya sewa yang dibebankan kepada warga yang memakai alat berat itu tidak memiliki dasar hukum.

"Keterangan inspektorat, ada indikasi pelanggaran dalam prosesur pinjam pakai excavator dinas pertanian di kecamata Simbuang. Komisi 1 masing menunggu hasil investigasi Inspektorat," jelasnya.



(agn)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook