alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Bawaslu Sulsel Kembali Rintis Desa Anti Politik Uang

Ahmad Muhaimin
Bawaslu Sulsel Kembali Rintis Desa Anti Politik Uang
Bawaslu Sulsel akan merintis kembali desa anti politik uang jelang pilkada serentak tahun depan. Foto: Sindonews/Ilustrasi

MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel berencana akan kembali merintis desa anti politik uang. Apalagi pada 2020 tahun depan, 12 kabupaten/kota di Sulsel akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Komisioner Bawaslu Sulsel, Azry Yusuf mengungkapkan, pihaknya akan melakukan sosialiasi terlebih dahulu di sejumlah desa/kelurahan di kabupaten/kota. Langkah ini sebagai tahap awal untuk pembentukan desa anti politik uang.

"Kemarin itu Takalar sudah, Toraja Utara sudah, menyusul Bulukumba, Makassar dan Luwu Utara. Tapi targetnya bulan ini, kita akan menyelenggarakan hal yang sama (sosialiasi) di sejumlah desa kabupaten/kota yang dipilih," ujarnya saat dihubungi, Minggu (17/11/2019).



Azry menuturkan, program ini sedianya bukan hanya untuk daerah yang akan menggelar Pilkada 2020 tahun depan. Namun juga daerah yang tak melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Lantaran lanjut Azry, program ini tak termasuk dalam tahapan Pilkada 2020. Namun lebih kepada peningkatan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaran pemilu dan Pilkada.

"Jadi ini ialah program Bawaslu yang direncanakan setiap tahunnya. Tujuannya yakni peningkatan partisipasi masyarakat, pemahaman masyarakat akan pentingnya memahami hal-hal yang dianggap merusak demokrasi dan politik uang itu sendiri," jelasnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, bahwa program desa anti politik uang ini sedianya telah lama diterapkan di tahun-tahun lalu. Namun sebelumnya, lebih dikenal dengan nama desa sadar pengawasan Pemilu.

Buktinya kata dia, Desa Massamaturue di Takalar sudah menjadi salah satu desa yang telah digagas sebagai desa anti politik uang. Dan rencananya untuk tahun ini dan tahun depan, bakal diproses untuk dikembangkan ke desa lain.

"Ini program lanjutan saja dari tahun-tahun sebelumnya. Di Bulukumba juga sudah ada, dan hampir 24 kabupaten/kota itu sudah menggarap, tetapi lebih pada desa sadar pengawasan. Dimana kontennya itu bagiannya adalah bagaimana masyaraat di satu desa, bisa menolak politik uang," terangnya.

Hanya saja, Azry belum mengetahui jumlah pasti desa yang telah dirintis sebagai desa anti politik uang. Lantaran Bawaslu kabupaten/kota belum memberikan update terbarunya.



(agn)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook