alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Penyandang Disabilitas Dapat Bantuan Rp3,6 Juta per Orang

Vivi Riski Indriani
Penyandang Disabilitas Dapat Bantuan Rp3,6 Juta per Orang
Penyandang disabilitas bakal dapat bantuan dari pemerintah pusat. Foto: Sindonews/dok

MAKASSAR - Dinas Sosial Kota Makassar memberikan bantuan untuk 65 warga Makassar berstatus asistensi sosial penyandang disabilitas (ASDP). Bantuan ini, merupakan program penyaluran dari Kementerian Sosial (Kemensos) menggunakan dana APBN.

Kepala Dinsos Kota Makassar, Mukhtar Tahir mengatakan, penyaluran bantuan untuk ASDP karena dianggap sudah tidak mampu menanggung kehidupannya sendiri.

Harapannya, penerima bantuan bisa memanfaatkan dana yang diberikan sebaik mungkin. “Nilai bantuan Rp3,6 juta per orang. Jadi, setiap triwulan akan ditransfer langsung ke kartu mereka," singkat Mukhtar Tahir.



Kata dia, 65 ASDP ini kemudian akan tercatat dalam basis data terpadu (BDT). Artinya, tidak hanya penyaluran bantuan ini tapi juga akan meneriman dari program lain milik pemerintah pusat.

“Jadi, penerima ini sistem yang atur jadi tidak dibatasi. Kemudian, mereka ini akan terus menerima bantuan," ujarnya.

Bantuan yang menggunakan dana APBD tahun ini untuk masyarakat prasejahtera mengalami pengurangan Rp1 miliar. Namun, hal itu bukan menjadi masalah untuk bekerja dan membantu masyarakat.

“Insyaallah kita berjuang bagaimana bisa melewati proses-proses itu," tandasnya.

Terpisah, Ketua Komisi D Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir mengungkapkan berdasarkan keluhan yang masuk, masih banyak yang ter-cover dalam bantuan pemerintah.

Makanya dia memanggil langsung Dinas Sosial untuk dapat menjelaskan terkait perbaikan data masyarakat miskin yang belum terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT).

“Kita sudah adakan monev dengan Dinas Sosial. Kami sudah minta agar data masyarakat miskin itu diperbaiki. Jangan sampai ada yang tidak terdaftar padahal berhak mendapatkan bantuan," ungkap Wahab.

Dia mengakui melalui update data diharapkan data masyarakat miskin yang dimiliki Dinas Sosial bisa selaras dengan Kementerian Sosial. “Tujuan dari semua ini agar bantuan Pemerintah Pusat itu juga bisa dirasakan masyarakat kita di Makassar. Namun tetap dengan catatan harus yang memang berhak," imbuhnya.

Politisi partai Golkar ini mengaku melalui rapat dengan Dinas Sosial tersebut juga memberikan arahan agar semua data yang masuk harus melewati persetujuan RT dan RW setempat.

Dia pun memberikan waktu kepada Dinas Sosial untuk melakukan perbaikan data paling lambat sebelum APBD Pokok diketukpalu. "Data memang harus valid. Jangan sampai ada yang berhak tetapi ternyata tidak mendapatkan hak mereka," tegasnya.



(agn)

loading...
Berita Terkait
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook