alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

DPRD Minta Pemkot Makassar Tunda Penerapan TPP, Ini Alasannya

Vivi Riski Indriani
DPRD Minta Pemkot Makassar Tunda Penerapan TPP, Ini Alasannya
Rapat yang digelar di kantor DPRD Makassar. Foto: Sindonews/dok

MAKASSAR - Rencana penerapan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tahun 2020 disorot anggota dewan. DPRD Kota Makassar menilai anggaran TPP sebaiknya dialihkan untuk pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan.

Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Mario David menyebutkan berdasarkan data yang diterima dari BPJS Kesehatan ada 100.683 peserta mandiri yang menunggak.

Penyebabnya karena tidak bisa membayar iuran BPJS Kesehatan. Total tunggakannya disebut mencapai Rp34 miliar.



“Ketika mereka tidak membayar iuran pasti kartunya tidak bisa dipakai di rumah sakit. Kenapa tidak anggaran untuk TPP ini sebaiknya dialihkan kesini (pembayaran tunggakan iuran BPJS)," tegas Mario David.

Kata Mario data peserta mandiri yang menunggak sebaiknya diverifikasi kembali oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar. Sebab, tidak menutup kemungkinan dari 100.683 peserta mandiri hanya sebagian yang memang tidak mampu membayar iuran karena alasan ekonomi.

Diketahui, tercatat ada 175.000 masyarakat kurang mampu yang tercatat sebagai penerima bantuan iuran (PBI) yang disubsidi oleh pemerintah kota.

Khusus untuk tahun depan, pemkot menyiapkan dana sebesar Rp88 miliar untuk membayar iuran PBI BPJS Kesehatan.

“Dari 100 ribu peserta mandiri ini berapa yang sesungguhnya perlu ditanggung oleh pemerintah, kalau misalnya cuma 20 ribu peserta saja yah cukup itu saja yang ditambahkan atau kita tanggung supaya mereka juga bisa pakai kartunya di rumah sakit," ucapnya.

Mario menegaskan tidak ada regulasi yang menyebutkan TPP wajib diterapkan tahun depan. Sehingga menurut dia, anggaran ini masih bisa dialokasikan untuk keperluan yang dinilai lebih penting.

“Mana aturannya bilang wajib? Kasih saya rasionalisasi kalau TPP itu wajib. Ketika sudah wajib oke tidak ada pilihan lain. Saran KPK dan BPK itukan sifatnya hanya rekomendasi, itu bisa diterapkan bisa tidak," tuturnya.

Sekretaris Kota Makassar, M Ansar mengaku tidak masalah jika pembayaran iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri yang menunggak ditanggung pemerintah.

Hanya saja, manurut dia hal itu perlu dikaji lebih dulu aturannya. "Tidak ada masalah, tapi kita lihat aturannya dulu apakah bisa, jangan sampai kita lakukan baru melanggar. Siapa yang jamin kalau mereka jatuh miskin? Itukan bahaya," ucapnya.

Selain mengacu pada PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kata Ansar penerapan TPP merupakan hasil rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Belum lagi, kata dia, di Sulawesi Selatan tinggal Pemkot Makassar yang belum menerapkan TPP. “Sebagian besar daerah di Indonesia sudah menerapkan TPP. Bahkan itu kita sudah berapa kali ditegur oleh KPK dan BPK," tutupnya.



(agn)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook