alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Pilkada Lewat DPRD Dinilai Rawan Jual Beli dan Suap

Ahmad Antoni
Pilkada Lewat DPRD Dinilai Rawan Jual Beli dan Suap
Pilkada lewat DPRD alias pilkada tak langsung dinilai rawan suap dan jual beli. Foto/Ilustrasi: SINDOnews

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, berpendapat pilkada tak langsung atau pilkada lewat DPRD rawan terjadinya praktik suap dan jual beli. Olehnya itu, ia mengingatkan Mendagri, Tito Karnavian, lebih berhati-hati dan mempertimbangkan betul-betul bila ingin mengubah sistem pilkada langsung.

Kata dia, sejarah sudah mencatat bahwa pilkada tak langsung di Indonesia tidak memuaskan publik. Ya, semua itu terjadi karena terjadi praktik jual beli dalam pencalonan dan rentan terjadinya suap.

"Dulu itu kan sudah pernah, dipilih di DPRD. Tapi publik tidak happy karena hanya dikooptasi oleh DPRD. Apa yang terjadi kemudian, di sana terjadi suap, jual beli, ada orang yang diumpetin (disembunyikan). Makanya solusinya pemilihan langsung. Kalau hari ini mau kembali (ke pemilihan oleh DPRD), kita bisa memprediksi nanti di situ juga akan terjadi jual beli," ujar Ganjar, Selasa, (19/11/2019).



Untuk mengubah sebuah sistem lanjut Ganjar, harus dilakukan dengan hati-hati. Dirinya mengingatkan agar kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan maslahat dan mudharatnya. "Harus hati-hati betul, jangan sampai seperti politik setrika, maju mundur maju mundur. Harus diperhatikan maslahat dan mudharatnya kalau mau kembali seperti dulu," tegasnya.

Memang lanjut Ganjar, ada beberapa aturan yang harus direvisi bersama-sama dalam pelaksanaan pilkada langsung. Semua pihak harus duduk bersama untuk berdiskusi dan berembug memecahkan problem yang ada.

"Sebenarnya isu ini muncul, problem awalnya kan dari mahalnya biaya kampanye. Jadi saran saya, yang harus diperbaiki adalah cara berkampanye, cara mengelola keuangan, atau adanya intervensi negara, pembatasan kampanye sampai debat-debat sehingga mereka tidak terlalu boros," terangnya.

Ganjar mengatakan sudah memiliki usulan terkait mahalnya biaya kampanye itu. Yakni dengan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat kepada semua calon agar dapat menjadi pertimbangan masyarakat.

"Kalau semua calon debat terbuka dan difasilitasi KPU, kan biayanya murah. Selain itu, pemasangan atribut dibatasi dan tidak boleh sembarangan atau dengan elektronik, maka akan lebih murah," jelasya.

Sekadar diketahui, Mendagri Tito Karnavian mewacanakan akan mengubah sistem Pilkada langsung di Indonesia. Tito mengusulkan agar Pilkada langsung diganti menjadi Pilkada tidak langsung, yakni Pilkada melalui DPRD.

Usulan itu dilatarbelakangi karena adanya politik uang yang tinggi selama Pilkada berlangsung. Usulan tersebut memunculkan kegaduhan dan pro kontra di kalangan elite politik dan juga masyarakat.



(tyk)

loading...
Berita Terkait
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook